- Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen mengentaskan kelaparan dalam Nota Keuangan di Gedung DPR pada Jumat, 14 Agustus 2026.
- Pemerintah memandang ketahanan pangan serta kemampuan memenuhi kebutuhan makan rakyat sebagai fondasi utama kekuatan sebuah negara.
- Pemerintah diinstruksikan segera menyelesaikan berbagai masalah petani seperti pupuk langka dan birokrasi tanpa menyalahkan pihak manapun.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya tidak akan membuat rakyat Indonesia kelaparan.
Kata dia, pemerintah tidak ingin meninggalkan masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Ia juga menyoroti pentingnya memastikan tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan.
"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," ujar Prabowo dalam Nota Keuangan di Gedung DPR, Jumat (14/8/2026).
Dia juga menekankan, pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari kekuatan sebuah negara. Menurutnya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri.
"Bagi saya, bangsa yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri," kata Prabowo.
Lanjutnya, dia menyebutkan masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi petani. Salah satunya mulai dari kesulitan memperoleh pupuk, harga gabah yang jatuh saat panen, hingga aturan yang dinilai berbelit-belit.
Untuk itu, dia menginstruksikan, pemerintah harus berani menghadapi berbagai persoalan tersebut dengan mencari solusi, tanpa menyalahkan pihak tertentu.
"Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus mengedepankan penyelesaian masalah dan memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tak boleh menghambat keputusan yang baik," pungkas Prabowo.