Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak kalau kinerja DPR dinilai belum maksimal, terutama terkait tugas sebagai badan legislasi.
Dia mengingatkan usia DPR periode 2014-2019 baru setahun sehingga legislasi yang dibuat DPR baru sedikit.
Dia mengatakan era sekarang, kinerja parlemen jangan dihitung dari jumlah legislasi yang dilegalkan.
"Kalau misalnya menilai legislasi dari angka, itu bisa salah, di seluruh dunia, misalnya target legislasi di India, misalnya 100 persen itu hanya 20 persen yang tercapai, karena DPR itu bukan pabrik undang-undang," kata Fadli di DPR, Kamis (1/10/2015).
Fadli mengatakan rancangan UU yang diproses badan legislasi tidak semua berjalan lancar karena bisa ditolak atau diterima.
"UU itu, walaupun diusulkan, bisa diterima bisa ditolak, namanya politik," ujar anggota Fraksi Gerindra.
Dia mengatakan di sejumlah negara, terutama di negara maju, parlemen atau lembaga legislasi tidak lagi membahas undang-undang.
"Kan ada negara tertentu yang sudah tidak membahas lagi UU, karena merasa negara itu sudah cukup UU-nya, nah artinya, tidak akan ada kiamat tanpa undang-undang itu, negara akan berjalan, jadi kalau kita ini negara baru, kita ini jadi pabrik UU, kita ini bukan negara baru, jadi akhirnya banyak UU itu revisi-revisi saja menyesuaikan dengan zaman," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh
-
Terkuak! Siswa SMAN 72 Jakarta Siapkan 7 Peledak, Termasuk Bom Sumbu Berwadah Kaleng Coca-Cola
-
Drama 6 Jam KPK di Ponorogo: Tiga Koper Misterius Diangkut dari Ruang Kerja Bupati Sugiri Sancoko
-
Bukan Terorisme Jaringan, Bom SMAN 72 Ternyata Aksi 'Memetic Violence' Terinspirasi Dunia Maya
-
Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap
-
Babak Baru Horor Nuklir Cikande: 40 Saksi Diperiksa, Jejak DNA Diburu di Lapak Barang Bekas
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta