Suara.com - Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional di Jakarta, Agung Laksono, mengatakan kebijakan perombakan Kabinet Kerja merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Ini menyusul isu kabar akan ada reshuffle kabinet jilid dua dalam waktu dekat.
"Semua itu biarkan kewenangan pak Presiden," kata Agung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).
Agung Laksono tidak mau bicara soal jatah menteri untuk partainya, meskipun kubunya mendukung pemerintah.
"Kami kan tidak mensyaratkan itu sebagai suatu persyaratan dukungan kepada pemerintah harus diimbangi dengan penempatan di kabinet tidak. Kami tulus ikhlas saja," kata Agung
Mengenai kinerja pemerintahan, Agung menilai pemerintah masih harus banyak melakukan pembenahan.
"Utama tentunya ekonomi, untuk menciptakan iklim ekonomi yang kita inginkan, perlu iklim yang kondusif, termasuk kepastian hukum. Dan hukum betul-betul berpihak kepada keadilan," kata Agung
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Jalur KRL Bekasi-Cikarang Akan Segera Dibuka Secara Bertahap, Begini Penjelasan KAI
-
Warga Jakarta Wajib Simak! BMKG Prediksi Perubahan Cuaca Mulai Sore Ini
-
4 TNI Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Jalani Sidang Perdana, Intip Ancaman Hukumannya
-
Proaktif, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perlindungan Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?
-
Izin Terancam Dicabut? Kemenhub Bentuk Tim dan Panggil Manajemen Green SM Buntut Kecelakaan KRL
-
Heboh Video Tahanan di Bandara, Begini Penjelasan KPK
-
11 Tahun Mengabdi di Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadyna Gugur Dalam Musibah Kereta Bekasi
-
Jadwal Kereta Masih Terdampak Insiden Bekasi Timur, KA Parahyangan Terhambat 6 Jam Lebih