Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung wacana soal juru lobi Indonesia dan menyarankan supaya ada undang-undang khusus soal juru lobi yang bertugas untuk memuluskan rencana pemerintah di dunia internasional.
Hal itu sejalan dengan usulan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang menginginkan adanya juru lobi resmi Indonesia untuk Amerika.
Politisi PKS ini bahkan mengatakan kalau UU soal juru lobi ini tidak hanya untuk pemerintah tapi juga juga untuk DPR.
"Saya mengusulkan presiden usulkan UU lobi, karena DPR juga perlu UU lobi. Karena UU lobi nggak disahkan, nanti pertemuan-pertemuan yang ada disebut kongkalikong. Nanti kumpul-kumpul dibilang mafia. Jadi harus ada UU lobi, supaya rakyat jangan kaget," kata Fahri di DPR, Selasa (10/11/2015).
"Ya (lobi) itu harus ada UU-nya dulu dong. Kalau maksud Pak Luhut, masukan uang untuk melobi negara lain, wajar juga. Karena negara lain menganut lobi, lobi itu halal di sana, di sini saja yang haram," tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Luhut menilai perlu ada juru lobi Indonesia untuk Amerika.
"Singapura, Tiongkok, Filipina, semua punya dan itu resmi oleh pemerintah. Saya malah terpikir elok juga mungkin dimasukkin ke APBN ke depan untuk lobi-lobi semacam itu," kata Luhut, di Istana Presiden, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029
-
NasDem Nilai Wacana Prabowo Dua Periode Masuk Akal, Approval Rating Hampir 80 Persen Jadi Dasar
-
Truk Terguling di S. Parman, Belasan Rute Transjakarta Terdampak Sore Ini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!