Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menelusuri aksi penolakan kelompok masyarakat terhadap kampanye pasangan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat di beberapa pemukiman warga. Sebab, dia mencurigai jika massa yang menolak kampanye Ahok-Djarot bukan pihak dari warga sekitar.
"Saya kira itu tugas KPU untuk lakukan investigasi dan mengambil tindakan, "kata Tjahjo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Dia juga meminta semua pejabat di tingkat kelurahan juga harus mengetahui warganya, apabila sedang mendampingi paslon melakukan blusukan ke pemukiman warga.
"Setiap calon itu kan didampingi pejabat kelurahan, jadi harus tahu warganya juga," kata Tjahjo.
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan aksi penghadangan kampanye paslon bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena, dia menganggap tindakan tersebut dapat mengganggu proses berjalannya pelaksanaan Pilkada.
"Yang mengganggu itu bisa dipidana," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju