Kecam UU Cipta Kerja, Kenapa Bukan DPR Saja yang Digaji per Jam?

Simak video selengkapnya di sini.

Video berisi kritik sekaligus sindiran tersebut langsung menjadi sorotan publik.
Banyak warganet memberikan dukungan untuk akun tersebut dan mengajak warganet lainnya turut ambil bagian menyuarakan keadilan.

RUU Cipta Kerja Sah

DPR bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna Senin sore.

Sebelum disahkan, pimpinan DPR yang memimpin jalannya rapat, Azis Syamsudin mempersilakan kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas untuk membacakan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja.

Namun dalam perjalanannya, proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.

Setelah proses panjang yang diwarnai perdebatan hingga waktu magrib, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mempersilakan Menko Perekonomian Airlangga menyampaikam pandangan sebelum DPR menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

"Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi sayaa memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis kepada anggota yang hadir fisik dan virtual, Senin (5/10/2020).

"Setuju," jawab anggota.

Baca Juga: Mata Pelajaran PPKN Trending Topic di Twitter, Ternyata Ini Penyebabnya