Teror di Desa Lemban Tongoa: Jangan Dimanfaatkan Jadi isu Politik Apapun

Suara.com - Aksi teror dan ekstremisme-kekerasan kembali terjadi di Sulawesi Tengah, tepatnya di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

Dari penelusuran beberapa sumber dan informan SETARA Institute di Sulawesi Tengah, empat warga dalam satu keluarga dibunuh.

Selain itu, satu rumah ibadah Bala Keselamatan dan enam rumah dibakar. Untuk mengantisipasi terjadinya serangan lanjutan, ratusan warga diungsikan ke tempat yang lebih aman di Kabupaten Sigi.

Wakil Ketua Badan Pengurus Bonar Tigor Naipospos dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Sabtu (28/11/2020), menyampaikan beberapa pernyataan.

Pertama, SETARA Institute mengutuk tindakan oleh kelompok penyerang dan turut berduka cita atas meninggalnya warga sipil.

Kedua, dalam analisis SETARA Institute, tindakan kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur Poso, sisa-sisa kelompok Santoso yang belum berhasil diringkus oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala.

Untuk diketahui, jarak antara Poso Pesisir Utara, dimana MIT sebelumnya berbasis dan melakukan aktivitas, dengan Lemban Tongoa hanya sekitar 23-25 Kilometer. Kabupaten Sigi sendiri secara geografis berada di antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong yang selama ini dianggap sebagai teritori MIT Poso.

Ketiga, SETARA Institute mendesak agar Satgas Operasi Tinombala yang masa tugasnya sudah diperpanjang sampai 31 Desember 2020 agar mengoptimalkan sisa masa tugas untuk perburuan belasan anggota MIT Poso yang masih berkeliaran di hutan dan pegunungan sekitar Poso.

"Komplotan teroris Poso tersebut tidak boleh diremehkan, apalagi dianggap lemah," kata Bonar.

Baca Juga: Polisi Menduga Kekerasan di Desa Lemban Tongoa Dilakukan MIT Poso

Pasca tewasnya Santoso dan tertangkapnya Basri pada 2016, katanya, Ali Kalora telah mengambil alih kepemimpinan MIT Poso dan hingga kini tak tersentuh aparat.

Satgas dan seluruh aparat keamanan, kata Bonar, harus menjamin seluruh warga negara, termasuk di pedalaman dan pegunungan Sulawesi Tengah, dari serangan kelompok manapun yang mengancam keamanan dan keselamatan (human security) mereka.

Keempat, SETARA Institute mendesak pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk tidak lengah dalam mengantisipasi konsolidasi dan bangkitnya sel-sel tidur terorisme dan ekstremisme-kekerasan.

Peningkatan kekecewaan publik belakangan ini atas kinerja pemerintahan di berbagai bidang, dalam seluruh cabang kekuasaan, kata Bonar, dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tidur dan jaringan terorisme dan ekstremisme kekerasan untuk mendapatkan momentum dan melakukan konsolidasi.

Kelima, terorisme dan ekstremisme-kekerasan tidak mengenal agama, kata Bonar.

Oleh karena itu, SETARA Institute mendorong tokoh lintas agama untuk sama-sama mengutuk kekerasan yang digunakan oleh kelompok tertentu atas nama agama.

"Selain itu, mereka hendaknya bersama-sama membangun kehidupan keagamaan yang teduh. SETARA Institute mendorong mereka untuk mengaktualisasikan spirit Rencana Aksi Rabat Maroko 2012 dan Deklarasi Beirut Lebanon 2017, bahwa kebencian yang menghasut terjadinya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan, adalah ‘musuh’ bersama lintas agama."

Dalam konteks yang sama, SETARA Institute juga mengimbau agar kasus terorisme dan ekstremisme-kekerasan seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah tidak dimanfaatkan sebagai isu sosial-politik apapun oleh kelompok manapun untuk memantik segregasi sosial-politik atau sosial-keagamaan di tengah-tengah masyarakat.