Suara.com - Menkopolhukam Mahfud MD memberikan tanggapan terkait kisruh perebutan kursi ketua umum Partai Demokrat. Ia menyebut Presiden Jokowi kaget dengan keterlibatan Moeldoko namun tetap santai saja.
Dalam sebuah video yang tayang di kanal Youtube Najwa Shihab, Kamis (11/3/2021) Mahfud menjelaskan pemerintah akan memutuskan kelak siapa yang berhak memegang tampuk kepemimpinan Demokrat sesuai undang-undang.
Ia juga membenarkan kemungkinan pihak yang mendukung pemerintah akan berpeluang lebih tinggi memenangkan sengketa perebutan kursi ketua parpol seperti yang sudah-sudah.
Sebut Jokowi happy-happy saja
Menjawab pertanyaan Najwa soal kesan Presiden Jokowi saat mengetahui Moeldoko mencampuri internal Partai Demokrat sebagai non-kader, Mahfud menyebut presiden kaget namun tetap happy.
"Tetapi kalau saya melihat kesan presiden ya happy-happy saja tuh. Artinya dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Moeldoko ikut, tetapi beliau tidak merasa bahwa ini merusak anu ini nggak, diem aja tuh," ujar Mahfud.
Najwa sebut yang biasa dimenangkan kubu pendukung pemerintah
Selanjutnya, Najwa Shihab menyebut, berkaca dari pengalaman kisruh partai yang pernah terjadi, pihak yang dimenangkan Kemenkumham adalah kubu yang mendukung pemerintah. Mahfud pun menyebut hal itu bisa saja terjadi.
Namun, Mahfud tak serta merta menggaransi bahwa pihak yang mendukung pemerintah adalah pihak Moeldoko.
Baca Juga: Dewi Tanjung: Kita Boleh Mengagumi Pak Jokowi Tapi Harus Tahu Aturan Main
"Ya mungkin ya, bisa saja. Sejak dulu kan begitu ya, sejak tahun 2002 ya?
"Belum tentu loh. Belum tentu yang mendukung pemerintah itu belum tentu grupnya Pak Moeldoko dan sebagainya. Pak SBY kan berkali-kali mendukung sebelum pilpres," lanjut Mahfud.
Sebut AHY ketua Demokrat sah saat ini
Menanggapi kisruh Partai Demokrat, Mahfud MD mengaku pemerintah tak akan ikut campur secara politik. Ia menyebut hingga saat ini yang masih terdaftar resmi sebagai ketua Partai Demokrat adalah AHY.
"Satu, yang politik ya. Kita nggak akan ikut campurlah yang politik, kita menganggap itu urusan masyarakat. Karena kalau kita bilang Pak SBY benar ya banyak yang dukung. Kalau bilang Pak Moeldoko benar banyak yang dukung," ucapnya.
"Kita hukumnya aja lah. Hingga hari ini belum ada laporannya. Resminya itu sekarang Demokrat itu ya ketuanya Pak AHY, lalu majelis tingginya Pak SBY, itu yang terdaftar gitu, sah gitu," ujar Mahfud.
Jokowi tak mengetahui
Najwa Shihab menanyakan pada Moeldoko apakah Presiden Jokowi mengetahui dan merestui keterlibatan Moeldoko di KLB Demokrat. Mahfud menjawab Jokowi sebelumnya tak mengetahui itu.
"Sekarang sudah mengetahui, tetapi ketika akan berangkat itu betul-betul tidak mengetahui," jawab Mahfud MD.
Mahfud lantas mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan pemerintah tentang kisruh di Partai Demokrat. Ia juga menyebut nanti hasilnya akan diumumkan.
Berita Terkait
-
Seret Nama Jokowi, Kubu Moeldoko Polisikan Andi Mallarangeng Sore Ini
-
Jokowi: Selamat Memperingati Isra Miraj 1442 H
-
Sebut Jokowi Tak Pernah Berseberangan, Ngabalin: Amien Rais Saja yang Baper
-
Viral Nadya Arifta Pernah Omongin Jokowi Jangan Letoy
-
Dewi Tanjung: Kita Boleh Mengagumi Pak Jokowi Tapi Harus Tahu Aturan Main
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Hantam Jalan Berlubang di Tanjung Priok, Pengendara Motor Tewas Terserempet Truk
-
YLBHI Ingatkan TNI Soal Rencana Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza: Tanpa Mandat PBB Bisa Ilegal
-
Tragedi Tual Jadi Alarm Keras: Brimob Didorong Kembali ke 'Khitah' High-Risk, Bukan Keamanan Rutin
-
KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Suap Diskon Pajak di Kemenkeu
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas
-
Dari Bisnis Narkoba hingga Aniaya Siswa Madrasah: Sejauh Mana Reformasi Polri Bekerja?
-
PDIP Ungkap Sumber Dana MBG, Sebut Diambil dari Anggaran Pendidikan
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan