Mensos Gandeng Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tangani Masalah Kemiskinan

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menangani masalah kemiskinan di negeri ini. Ini lantaran, Kemensos tak bisa sendirian menangani masalah yang tak pernah berujung tersebut.

“Kami dukung penanganan kemiskinan oleh pemda dan menerima usulan pahlawan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan sosial,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur Bengkulu di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengaku, banyak mendapat pencerahan dari Mensos terkait penanganan kemiskinan meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta pengembangan SDM bidang kesejahteraan sosial.

“Sudah beberapa tahun lalu, kami menawarkan membangun Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltkesos) di Bengkulu untuk regional Sumatera sebagai upaya peningkatan SDM di bidang kesejahteraan sosial,” ungkap Rohidin.

Seiring perkembangan bidang pekerjaan sosial dan kebutuhan SDM profesional untuk layanan kesejahteraan sosial maka kehadiran Poltekesos menjadi penting.

“Perlu sertifikasi profesi dan SDM profesional jadi kebutuhan, tapi semua rencana tentu saja harus disinkronkan dengan program-program Kemensos,” kata Rohidin.

Selain itu, untuk perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya sudah berjalan dengan baik.

“Secara nasional, alhamdulillah dari sisi distribusi PKH kepada masyarakat paling cepat dengan cakupan layanan yang cukup bagus,” ungkap Rohidin.

Sedangkan, untuk pemberdayaan ekonomi akan diwujudkan dengan pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi pelaku dari kalangan rumah tangga.

“Kami mendorong hadirnya komunitas UMKM di setiap kelurahan dan desa dengan berbagai produk unggulan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat miskin,” terangnya.

Baca Juga: Kemensos Berencana Gandeng Mahasiswa dalam Analisa Masalah Kemiskinan

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR, Mohammad Saleh; Dirjen Rehabilitasi Sosial, serta Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM).