Kasus Korupsi Lahan Munjul, KPK Ambil Sampel Suara Eks Dirut Perumda Jaya Yoory

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi usai memeriksa Eks Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur tahun 2019. Yoory yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Ardian.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan penyidik dalam pemeriksaan kali ini mengambil sampel suara Yoory.

"Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik diantaranya melakukan pengambilan sampel suara tersangka YRC (Yoory Corneles Pinontoan)," kata Ipi dikonfirmasi, Jumat (16/7/2021).

Selain Tommy dan Yoory, Dalam kasus ini KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Mereka yakni, Wakil Komisaris PT. AP Anja Rutunewe; Korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (PT ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI).

KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul diduga dilakukan secara melawan hukum. Dimana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Apalagi, tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan diawal antara Anja dengan Perumda Jaya. Dimana, sebelum proses negosiasi dilakukan.

Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca Juga: Usut TWK KPK, Komnas HAM Gali Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara