Gugat Pemerintah Soal Regulasi Pinjaman Online, Ini Pandangan Kelas Disabilitas

Suara.com - Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) turut hadir bersama LBH Jakarta dan perwakilan koalisi masyarakat silip lainnya saat membuat gugatan warga negara atau citizen law suit terkait pinjaman online. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021) hari ini.

Ketua HWDI, Muharyati, menyampaikan jika pihaknya turut prihatin terkait pemasalahan pinjaman online, khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19. Sebab, ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk menjadi ajang bagi para pemilik pinjaman online dengan buaian kemudahan peminjaman uang.

"Di saat pandemi ekonomi kita terpuruk itu para pinjaman online berlomba-lomba mengajukan pinjaman keuangan yang mudah diakses oleh teman-teman," kata Muharyati di lokasi.

Sektor disabilitas, kata Muharyati, banyak yang menjadi korban atas keserampangan praktik penagihan pinjaman online. Bahkan, mental para penyandang disabilitas turut menjadi sasaran dan kerap berujung pada kasus bunuh diri.

"Banyak dari kelompok kami, disabilitas mental itu yang mengalami kejadian ingin bunuh diri bahkan semakin terpuruk ditambah sulit mengakses obat,ditambah pinjaman ini dia semakin down dan maaf, kejiwaannya itu kambuh," kata dia.

Tidak hanya itu, kemudahan dalam meminjam uang dalam praktik pinjaman online kerap menyasar mereka yang masuk dalam kategori disabilitas sensorik. Misalnya, orang yang masuk dalam kategori tunawicara dan tunanetra

"Mereka dengan mudah mengakses pinjaman online dan akhirnya terjerat utang piutang," beber Muharyati.

Kategori tunadaksa, yang banyak bekerja di sektor informal, dengan ditambah situasi pandemi Covid-19, juga memaksa mereka meminjam uang lewat pinjaman online. Dari pemasalahan itu, Muharyati menyampaikan bahwa banyak penyandang disabilitas yang hendak bubuh diri akibat jeratan utang.

"Aku sedih ya, karena banyak di antara teman-teman kami ingin bunuh diri, bercerai. Jadi mendapatkan disabilitas ganda sudah mereka disabilitas fisik, kejiwaannya juga terdampak," pungkasnya.

Baca Juga: Gugat Jokowi-Maruf soal Regulasi Pinjol, LBH Jakarta: Bukan Masalah Privat, Tapi Publik!

Daftar Gugatan

Kedatangan pihak penggugat turut diwarnai aksi simbolik berupa bola rantai yang terikat di tubuh para penggugat. Bola rantai itu bertuliskan "Utang Pinjol", "Teror Pinjol", "Data Sebar Pinjol", hingga "Regulasi Pinjol".

Dalam gugatan ini, pihak penggugat bukan berasal dari korban saja. Mereka berasal dari berbagai macam kalangan seperti pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM), pemerhati perempuan dan anak, pendamping masyarakat miskin perkotaan, komunitas disabilitas, buruh, hingga mahasiswa.

"Hari ini kami 19 warga negara Republik Indonesia, mewakili seluruh warga dari seluruh indonesia, mendaftarkan gugatan pinjaman online," kata Pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Sirait di lokasi.

Jeanny mengatakan, gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum atas kegagalan negara mengendalikan penyelenggaraan pinjaman online di Tanah Air. Adapun pihak tergugat di antaranya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma'ruf Amin, Menteri Komunukasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Jeanny menjelaskan, Jokowi-Ma'ruf masuk menjadi pihak tergugat karena tanggung jawabnya sebagai pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, Jokowi-Ma'ruf sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.