7 Pejabat Disebut 'Pengkhianat Demokrasi', Ada Nama Luhut Binsar Pandjaitan

Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.

4.       Dea Tunggaesti

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.

5.       Airlangga Hartarto

Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.

6.       Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.

7.       Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.

Baca Juga: Isu Big Data dan Jokowi Tiga Periode Diprediksi Bakal Panaskan Situasi Tahapan Pemilu 2024

Reaksi Warganet

Hingga Jumat (15/4/2022), postingan @kontraS tersebut telat disukai sebanyak 7.577 kali, dikutip sebanyak 257 kali dan di-Retweet sebanyak 3.168 kali.

Daftar tujuh politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh akun twtter @KontraS tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet.

Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap KontraS berlebihan dengan menyematkan label “Penjahat Demokrasi”.

“Cuma khayalan aja ampe diseriusin, pake label penjahat segala, lu pikir mak banteng bakal rela tuan putri gak jadi wapres 2024,” cuit akun twitter @do****.

“Apakah masih sebatas wacana, sudah masuk kategori penjahat? izin bertanya,” tanya akun twitter @tig****.

"Semua isu hanya tertuju pada 3 periode aja. Padahal fakta-fakta dimasyarakat udah bukan sekedar isu lagi tapi fakta! minyak mahal, konflik agraria, PPN, biaya rumah sakit dsb. ga pernah jadi Grand Isu!" timpal akun @ins****. 

Kontributor : Damayanti Kahyangan