Suara.com - Partai Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan mereka usung di Pilpres 2024, mereka juga masih terus mencari calon wakil presiden yang cocok untuk Prabowo.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatkan, Gerindra sudah mengantongi sejumlah nama tokoh untuk kemudian diusung menjadi cawapres 2024.
Namun, ia belum membeberkan siapa saja nama yang sudah mereka incar menjadi cawapres pendamping Prabowo.
"Sampai sekarang cawapres Pak Prabowo adalah nama-nama terbaik memiliki prestasi dedikasi bagus. Kami bersyukur kami memilah memilih sehingga semua nama-nama itu nama yang berprestasi baik," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Muzani menjelaskan, Gerindra menyerahkan kewenangan untuk memilih cawapres tetap berada di tangan Prabowo selaku Ketua Umum. Namun begitu, nantinya tetap ada pembahasan dengan partai-partai koalisi.
"Pak Prabowo memiliki kewenangan untuk menentukan siapa wapresnya Tentu saja kalau kita koalisi ya koalisi itulah yang akan menentukan," ujar Muzani.
Prabowo Capres Gerindra
Partai Gerindra tengah mempersiapkan diri untuk melakukan deklarasi untuk mengusung kembali Ketua Umum mereka, Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Deklarasi itu dipastikan berlangsung pada tahun ini.
"Tahun ini," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/6/2022).
Belakangan diketahui, internal Gerindra memang sudah memutuskan untuk mencapreskan kembali Prabowo. Dukungan itu diakui Gerindra solid mulai dari daerah hingga pusat.
Hanya saja keinginan mengusung Prabowo itu masih menunggu waktu terkait persetujuan dan kesediaan dari Prabowo untuk maju.
Sementara itu, ditanya perihal kapan tepatnya waktu deklarasi Prabowo sebagai capres dari Gerindra, Muzani mengatakan dalam beberapa bulan ke depan.
"Ya kita sedang merencanakan dalam bulan bulan mendatang insyaallah di bulan-bulan mendatang deklarasi Pak Prabowo sebagai calon presiden dari Partai Gerindra akan segera kita gelar dan kita kumandangkan," kata Muzani.
Berita Terkait
-
Belum Putuskan Kawan Koalisi, Partai Gerindra Tak Miliki Beban Pilih Parpol yang Diinginkan
-
Gerindra Tak Mau Buru-buru Gandeng Partai Koalisi, Ahmad Muzani: Kami Tak Ada Beban
-
Ganjar Pranowo Ogah Pusing: Aturan Sudah Jelas, soal Capres Urusan Ketua Umum!
-
Ahmad Muzani Ziarah Ke Makam KH Dimyati Rois, Gerindra-PKB Bicara Kedekatan Dan Kebersamaan
-
Bukan Partai Besar, Jusuf Kalla Sebut Parpol Ini yang Punya Peran Penting di Pilpres 2024 Bakal
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Setelan Ganas Honda NSF250RW Tantang Gelombang Panas Eropa, Kans Ramadhipa Rajai Moto3 Magny-Cours
-
The Black Lizard: Duel Kecerdasan Detektif dan Ratu Kriminal yang Menegangkan
-
Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco dan Bahlil 3 Kancil Politik: Kalau Mereka Kumpul Repot Kita!
-
Nekat Tembak Paha Korban Lalu Kabur ke Lampung, Duo Maling Motor Matraman Ciut di Tangan Polisi
-
6 Cara Mengatasi Blush On Ketebalan dan Terlalu Menor, Tak Khawatir Merusak Makeup
-
Derita Selisih Stock Opname Toko, saat Karyawan Jadi Samsak Omelan Bos
-
Fairuz Al Rafiq & Sonny Septian Terapkan Pola Asuh Mereka di Film Anak-Anak Bambu
-
Pakar Soroti Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus, Dorong KPK Ambil Alih
-
Menkeu Ancam Kejar Peserta Tax Amnesty Bandel, PPATK Ikut Telusuri Dana Masuk
-
Penghitungan Kerugian Negara Disorot, BPKP Diminta Evaluasi Metode Audit