PMI Legal Maupun Ilegal jadi Tanggung Jawab Pemerintah, Anggota DPR Minta Indonesia Ubah Pola Fokuskan Penyaringan

Menurutnya, Kemenlu juga sudah bekerjasama dengan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menyelidiki kasus penipuan tawaran kerja di Kamboja tersebut, terutama untuk menindak pihak-pihak yang memberangkatkan mereka dari Indonesia.

Fenomena penipuan serupa juga terjadi di Laos, dengan beragam modus, tawaran gaji fantastis, persyaratan kerja ala kadarnya dan pemberangkatan dengan visa kunjungan wisata, bukan visa kerja. Semua dilakukan melalui media sosial.

Respons Migrant Care

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menegaskan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, termasuk dari tingkat desa, untuk mencegah kasus serupa berulang.

Secara prosedural, katanya, seharusnya ada koordinasi yang lebih baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses perekrutan tenaga kerja.

“Imigrasinya kerap tutup mata, dia bilang secara imigrasi berhak untuk ke luar negeri tetapi kan ada dokumen penyertaannya, dia ke luar negeri karena apa? Karena bekerja? Kalau karena bekerja imigrasi harusnya berkoordinasi dengan Kemenaker misalnya benar tidak dia bekerja ke Saudi resmi atau tidak. Nah ini seringkali tidak menjadi pertimbangan,” ujarnya.