Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo santer dikabarkan menjadi kandidat Calon Presiden (Capres) 2024 terkuat. Hal tersebut terbukti dari melejitnya nama Ganjar di puncak elektabilitas berbagai survei lembaga independen.
Saat ditanya keinginan menjadi Presiden RI, Ganjar menyatakan siap untuk bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara yang dilakukan stasiun TV swasta.
"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Pasalnya, Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan.
"Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap soal itu," imbuhnya.
Dalam hal ini Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu, kata Ganjar, suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa.
"Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya, dua relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," tuturnya.
Oleh karena itu, Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan Capres yang akan diusung. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik.
"Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi, untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan," pungkasnya.
Baca Juga: Anies dan Jenderal Andika Perkasa Bertemu, Demokrat Ngotot Jodohkan Anies dan AHY
Sebagai informasi, nama Ganjar memang sedang melejit berdasarkan survei lembaga independen. Pada survei Charta Politika Indonesia misalnya, elektabilitas Ganjar melejit di Jateng dan Lampung.
"Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan raihan 68,3 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10).
Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas melampaui nama-nama lainnya seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3 persen dan Gubernur DKI Jakarta yangs sudah purnatugas, Anies Baswedan sebesar 6 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun