Beda Pendapat Luhut dan Erick Soal Relokasi Depo Plumpang Bukti Buruknya Koordinasi Pemerintah

Berbeda dengan Luhut, Erick justru menginginkan agar Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke tanah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Arahan Pak Presiden, solusi untuk melayani, melindungi rakyat. Karena itu, Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, akan pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," kata Erick, Senin (6/3/2023).

Erick bahkan menyebut kalau relokasi ke tanah Pelindo itu diperkirakan akan dimulai pada akhir 2024.

Selain itu, ia juga akan membuat zona aman atau buffer zone untuk menghindari kembali munculnya bahaya bagi warga sekitar. Erick menyebut buffer zone itu berjarak 50 meter dari pagar lingkungan depo.

"Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya, tentu di Plumpang, tapi juga di Balongan, Semarang, tetapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar," terangnya.

"Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita."

Tidak hanya Erick, Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin juga berharap adanya evaluasi pasca terjadinya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Beliau berharap agar Depo Pertamina Plumpang dapat direlokasi agar kejadian yang sama tidak terulang di masa depan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wapres Maruf usai melakukan peninjauan langsung di pemukiman warga yang terdampak paling parah oleh kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Beliau didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya Depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di Pelabuhan di daerah Pelindo," kata Maruf di Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).

Baca Juga: PGN Gandeng 3 Perusahaan Jepang dan PTPN Garap Proyek Biomethane

Mantan Ketua MUI itu juga menilai bahwa relokasi tersebut dapat menjadi salah satu opsi solusi, terlebih lagi jika pemukiman warga dapat ditata ulang agar semuanya lebih aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya kira begitu. Dan kemudian daerah ini akan ditata ulang, supaya lebih teratur lebih baik aman dan memenuhi pernyatatan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibu kota itu saya kira," ucapnya.