Jaksa Bongkar Bukti Kiriman Duit Rp2 Miliar ke Rekening KPK, SYL Masih Tetap Ngeles

Suara.com - Fakta baru terus terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang kini menjerat Syahrul Yasin Limpo dkk sebagai terdakwa. Terungkap soal uang Rp2 miliar dari rekening milik SYL yang terkirim ke rekening penitipan KPK saat SYL berada dalam tahanan.

Fakta itu diungkapkan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Simanjuntak dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (24/5/2024) kemarin. 

Sembari menunjukkan bukti di sidang, Jaksa Meyer menjelaskan pengiriman uang dari rekening SYL itu berisi catatan terkait kasus korupsi di Kementaran RI.

"Ini ada di barang bukti nomor 1.002, kiriman uang dari rekening Bank Mandiri atas nama Syahrul Yasin Limpo tertanggal 2 Januari 2024," kata Meyer dikutip dari Antara, Selasa (25/6/2024). 

Terkait hal itu, SYL pun diminta untuk menjelaskan soal uang Rp2 miliar yang dibeberkan jaksa di sidang.

Namun, eks Menteri Pertanian itu mengaku tak mengetahui transaksi itu lantaran sudah berada di dalam tahanan.

Dalam sidang, SYL juga mengaku tidak mengetahui memiliki rekening dengan namanya tersebut, karena dirinya beralasan seluruh rekening miliknya dipegang oleh para anak buahnya, antara lain mantan ajudannya, Panji Harjanto.

"Saya tidak tahu persis apakah memang ada rekening itu dan saya tidak pernah menyetorkan uang itu. Keluarga saya juga tidak pernah memberitahu tentang transaksi itu," tepis SYL kepada jaksa. 

Dakwaan Kasus SYL

Baca Juga: 2 Kali Setor Duit ke Firli Bahuri Totalnya Rp1, 3 Miliar, SYL Akui Kombes Irwan Anwar jadi Penghubung karena Keponakan

SYL menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, dengan dakwaan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar.

Pemerasan dilakukan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar dan terancam pidana pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.