Suara.com - Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku tidak pintar dalam mengelola keuangan, termasuk uangnya sendiri.
Hal itu disampaikan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6/2024).
Awalnya, hakim mempertanyakan alokasi uang SYL yang tercecer di dalam amplop-amplop. Pasalnya, dari uang yang disita Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), hakim menyebut ditemukan anggaran-anggaran yang tidak rapi seperti untuk berobat SYL dan istrinya.
“Contoh, kalau saudara tahu bahwa ada anggaran-anggaran untuk berobat saudara, untuk istri saudara sendiri, tetapi di dalam amplop-amplop itu saudara juga akui itu tercecer untuk berobat di sini sejumlah ini, untuk ini, untuk ini, apakah saudara tidak terbiasa dengan anggaran?” kata hakim saat mencecar SYL di sidang.
“Contoh, untuk berobat istri saudara, mestinya kalau melihat profil saudara, akan saudara kumpulkan, tetapi ini berceceran, ada untuk berobat di amplop yang satu, berobat istri di amplop yang lain. Jadi bagaiamana saudara kemukakan adanya dana-dana yang berhasil disita oleh KPK itu?” tambah hakim.
Menjawab itu, SYL menjelaskan bahwa uang yang disita KPK berasal dari kumpulan uangnya selama 30 tahun menjadi pejabat. Dia mengaku memiliki data sendiri mengenai uang hasil pendapatannya sebagai pejabat.
“Uang itu, saya yakin dan janji sama Allah dana resmi,” tegas SYL.
Jika ada uang-uang yang tercampur, SYL mengklaim bahwa semuanya berasal dari pendapatannya selama menjadi pejabat, baik saat di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan hingga menjabat sebagai Mentan.
Lebih lanjut, SYL mengaku meletakkan uangnya di sajadah sebelum dia serahkan kepada istrinya, Ayun Sri Harahap.
“Dana yang saya kumpul, sebelum ke istri saya, saya taruh di sajadah saya. Demi Allah, lebih, kalau tidak, tidak jadi sembahyang saya. Dua kali salat, dua waktu salat saya taruh, baru saya kasih ke istri saya,” ujar SYL.
Dakwaan SYL
Diketahui, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
-
Diberi Jabatan di Kementan usai Urus Ibu Sakit, SYL Klaim Tak Tahu Kakaknya Digaji Rp10 Juta: Saya Sibuk Banget
-
Bantah Minta Anak Buah Kumpulkan Uang Hasil Memeras Pejabat Kementan, SYL: Saya Tidak Biasa Begitu
-
Polisi Ngaku Bebas Intervensi dan Tak Susah Usut Kasus, Kok Firli Bahuri Berbulan-bulan Belum Ditahan?
-
Perintah SYL Dibeberkan Saksi Mahkota, dari Mulai Serahkan Rp 800 Juta ke Firli hingga Bicara Normatif di KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu