7 Jam Diperiksa Kasus Harun Masiku, Yasonna Klaim Blakan-blakan soal Ini ke KPK

Suara.com - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly selesai menjalani pemeriksaan soal kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjadikan Harun Masiku sebagai tersangka.

Dia memulai pemeriksaan sekira pukul 09.50 WIB dan keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pukul 16.46 WIB. Dengan begitu, Yasonna menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam.

Yasonna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini. Selama diperiksa penyidik KPK, Yasonna mengaku dicecar perihal kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan Menkumham.

Harun Masiku DPO KPK

Sekadar informasi, KPK menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru atas nama Harun Masiku yang sebelumnya dicari lembaga antirasuah selama hampir 5 tahun.

“Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat tersebut, terdapat empat foto terbaru yang menampilkan wajah Harun Masiku. Salah satunya menunjukkan gambar Harun mengenakan pakaian berupa kemeja putih dan berkacamata.

Pada foto kedua, Harun sedang berpose menggunakan kaos hitam bertuliskan ‘Make Smart Choices In Youth Life’ dan kemeja merah bermotif kotak-kotak.

Baca Juga: Ungkit Singapura dan Hong Kong, Pimpinan KPK Setuju Usulan Penyidik Tunggal, tapi...

Foto lainnya memperlihatkan Harun Masiku mengenakan kemeja batik cokelat dan foto terakhir ialah ketika Harun juga menggunakan kemeja batik merah muda dengan motif ungu.

Selain itu, KPK juga memperbarui informasi mengenai ciri-ciri tubuh Harun Masiku seperti tinggi badan sekitar 172 cm dan ciri khusus seperti berkacamata, kurus, suara sengau, dan berbicara dengan logat Toraja atau Bugis.

Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan menjadi buronan sejak masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 17 Januari 2020.

Dalam perkembangan kasus Harun Masiku ini, KPK mencegah lima orang untuk berpergian ke luar negeri, salah satunya ialah staf pribadi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yaitu Kusnadi.