Ungkit Singapura dan Hong Kong, Pimpinan KPK Setuju Usulan Penyidik Tunggal, tapi...

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menanggapi wacana untuk menjadi lembaga penyidik tunggal yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

Dia mengaku setuju bila KPK menjadi lembaga penyidik tunggal yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi.

Alex juga menyinggung negara lain yang memiliki lembaga tunggal untuk menangani kasus korupsi, seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura.

"Singapura itu hanya punya CPIB, Hongkong punya ICAC. Apakah kepolisian di sana masih menangani perkara korupsi atau tindak pidana ekonomi? Tidak. Semua menjadi kewenangan CPIB maupun ICAC," kata Alex kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan beberapa alasan untuk mendukung pembentukan lembaga penyidik tunggal untuk kasus korupsi. 

Alex menyinggung penanganan perkara korupsi di Polri maupun Kejaksaan Agung di mana seseorang yang hanya mengakses dokumen terkait proyek, tanpa menikmati uang hasil korupsi, langsung dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan divonis satu tahun penjara. Dia menilai hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Saya sembilan tahun sebagai pimpinan KPK, kalau perkara-perkara seperti ini ditangani oleh KPK, saya yakin seratus persen, penyidik KPK itu mungkin hanya akan menjadikan sebagai saksi," tegas Alex.

Selain itu, Alex menyoroti adanya ego sektoral di antara Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus korupsi, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. 

Untuk itu, dia meminta Wakil Ketua KPK Terpilih Johanis Tanak untuk memperbaiki koordinasi dan supervisi antar-lembaga penegak hukum.

Baca Juga: Viral Kencingi Muka Wanita Diduga Ibunya, Pemuda Ini Dikecam Netizen karena Dicap Durhaka: Kelakuannya Ngalahin Iblis

"Jadi gak ada istilah rebutan perkara dan lain sebagainya, itu gak ada. Kalau frekuensinya sama antara KPK, kepolisian maupun kejaksaan, itu yang masih perlu ditingkatkan untuk lima tahun ke depan di kepemimpinan yang baru," tandas Alex.

Statement Yusril soal Penyidik Tunggal

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyinggung wacana menjadikan KPK sebagai penyidik tunggal dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Seminar Inisiasi Perubahan Kedua UU Tipikor atas Rekomendasi UNCAC sebagai salah satu dari rangkaian peringan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

Menurut Yusril, wacana untuk menjadikan KPK sebagai penyidik tunggal yang menangani kasus tipikor masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Awalnya, Yusril menjelaskan bahwa wacana tersebut muncul lantaran adanya tumpang tindih antara kewenangan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi.

“Sekarang ini kewenangan yang sama juga dimiliki oleh polisi dan kejaksaan. Sementara KPK memiliki kewenangan spesifik menangani kasus korupsi yang menarik perhatian publik dan kerugian negara lebih dari satu miliar. Tapi kewenangan di bidang itu pun bisa dilakukan oleh polisi dan kejaksaan,” kata Yusril di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa wacana penyidik tunggal KPK belum bisa dipastikan lantaran masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak.

“Saya enggak bisa bilang harus diterima sekarang (wacana penyidik tunggal KPK). Karena kami juga harus mendengar masukan dan pandangan bukan hanya saja dari lembaga penegak hukum, tapi juga dari para akademisi dan aktivis yang bergerak dalam pemberantasan korupsi. Kita dengar semuanya. Sehingga kita bisa mengambil satu rumusan yang lebih sesuai,” tutur Yusril.

Dia juga menekankan bahwa wacana ini harus diiringi dengan pembaruan UU Tipikor, terutama untuk menyesuaikan aturan dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai 2026.

Selain itu, Yusril menyebut bahwa fokus utama reformasi hukum sesuai UNCAC adalah pemberantasan penyuapan di dalam maupun luar negeri, dan pemulihan aset hasil korupsi yang dialihkan ke luar negeri.

“Jadi kalau kita mengacu pada UNCAC ya tekanan utamanya itu adalah pada penyuapan. Nah baik di dalam maupun di luar negeri, masalah aset yang dipindahkan ke luar negeri dan sebagainya itu yang menjadi fokus UNCAC,” tandas Yusril.