- Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan partainya tetap menjadi penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan internal organisasi partai.
- Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kritik Jazilul Fawaid mengenai ketidakjelasan posisi politik PDIP saat ini.
- Deddy menolak intervensi pihak luar terkait keputusan strategis PDIP dan menilai polemik ini bersumber dari kebingungan pihak lain tersebut.
Suara.com - Polemik soal posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) di luar pemerintahan memanas. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan respons keras terhadap pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang menilai sikap politik PDIP masih “abu-abu” dan membingungkan.
Deddy menegaskan, posisi PDIP saat ini tidak perlu lagi diperdebatkan karena sejak awal partainya sudah memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.
"Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Kamis (18/6/2026).
Menurut Deddy, justru yang mengherankan adalah sikap Jazilul yang terus mempertanyakan posisi politik partai lain. Ia pun menyindir balik dengan mempertanyakan motif di balik pernyataan politikus PKB tersebut.
"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?" sindir Deddy.
Tak hanya itu, Deddy juga menegaskan bahwa sikap politik PDIP merupakan urusan internal partai yang tidak bisa diatur atau didesak oleh pihak luar.
Ia mengingatkan bahwa seluruh keputusan strategis partai ditentukan melalui mekanisme organisasi, mulai dari Kongres, Rakernas, hingga kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" tegasnya.
Bermula dari Tuduhan Soal Demonstrasi Mahasiswa
Baca Juga: Siapa Letjen Setyo Sularso? Namanya Disebut Aliansi BEM Bersatu Terkait Mobil Fortuner Tiyo Ardianto
Pernyataan Deddy merupakan respons langsung atas kritik Jazilul Fawaid yang sebelumnya mempertanyakan konsistensi sikap PDIP setelah muncul tudingan dari BEM Bersatu mengenai kehadiran mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto di lokasi demonstrasi mahasiswa yang mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jazilul menilai publik masih sulit membaca posisi politik PDIP karena adanya kesan ketidaksinkronan antara pernyataan resmi partai dengan aktivitas sejumlah tokohnya.
"Belum (jelas), karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Meski mengaku tidak ingin mencampuri urusan internal PDIP, Jazilul menekankan bahwa ketegasan sikap politik jauh lebih penting dibandingkan sekadar narasi yang tidak sejalan dengan tindakan di lapangan.
"Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDIP, ya. Tetap apa pun posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B," tegasnya.
Ia berharap PDIP segera memberikan kepastian posisi politiknya agar dinamika politik nasional berjalan lebih transparan dan mudah dipahami publik.
Namun, bagi Deddy, posisi itu sudah selesai diputuskan dan tidak membutuhkan validasi dari partai lain. Persoalannya, kata dia, bukan pada PDIP yang dianggap abu-abu, melainkan pada pihak-pihak yang masih terus mempertanyakannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Istri Polisi di Medan Diduga Bunuh Diri Pakai Senpi Suami
-
Soal Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
-
Malan Ini Lawan Indonesia, Pelatih Vietnam Geram dengan Wartawan: Jangan Bongkar Kelemahan Kami
-
Kebakaran KM Mutiara Sentosa II: Lima Orang Meninggal, KNKT Selidiki Penyebab
-
Menuju Akreditasi Unggul 2027, Universitas Muhammadiyah Jambi Gelar Baitul Arqam Dosen & Tendik
-
Perusahaan Fintech Tak Pernah Berubah? Justru Itu yang Harus Diwaspadai
-
Komisi VI: Tantangan Kopdes Merah Putih Kini Bukan Sosialisasi, tetapi Kepercayaan Publik
-
Kasus Bigmo Dinilai Ancam Anak Jadi Target Promosi Vape, FKBI Desak Polisi Lanjutkan Proses Hukum
-
Bukan Sekadar Angka di Layar: Menagih Kedaulatan Rupiah dan Jurus BI Lepas dari Kecanduan Dolar
-
Pemerintah Luruskan Aturan Ekspor Logam Tanah Jarang, Produk Ikutan Tak Dilarang