Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

Suara.com - Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi oleh mahasiswa terus berlangsung. Tidak hanya di Jakarta, unjuk rasa juga terlaksana di kota-kota dan wilayah lain di Indonesia.

Banyak persoalan yang menjadi dasar demo dilakukan. Mahasiswa menyoroti permasalahan ekonomi serta kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat.

Sejumlah tuntutan disuarakan, di antaranya penghentian pemborosan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta praktik militerisme di ruang sipil.

Mahasiswa juga menyinggung adanya kekhawatiran terkait penggunaan aparat negara untuk meredam suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah.

Muncul Tudingan PDIP Jadi Dalang

Di tengah aksi yang dilakukan mahasiswa di berbagai kota, muncul tudingan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi dalang di balik sejumlah demo mahasiswa.

Kecurigaan adanya PDIP di balik gerakan mahasiswa muncul karena beberapa alasan. Misalnya, tudingan mengenai keberadaan tokoh senior PDIP, Andi Widjajanto, dalam demo mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6).

Alasan lain adalah tudingan terhadap mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang disebut terafiliasi dengan tim pemenangan Ganjar Pranowo.

Tudingan tersebut dilayangkan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu, yang juga mengungkap dugaan kehadiran Andi Widjajanto di demo mahasiswa.

"Tiyo Ardianto diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso," kata Juru Bicara BEM Bersatu, Ramhat Djimbula.

Baca Juga: Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan

Letjen Setyo Sularso, kata Rahmat, merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Bantahan PDIP

Dugaan adanya intervensi aktor politik senior di balik rangkaian aksi mahasiswa, salah satunya yang menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), buru-buru dibantah PDIP.

Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa PDIP sama sekali tidak memiliki kaitan dengan gerakan mahasiswa.

Menurutnya, tuduhan bahwa PDIP menunggangi aksi dengan bukti yang sumir dan tidak masuk akal merupakan upaya merendahkan gerakan independen mahasiswa.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, juga menegaskan bantahan serupa. Ia menyatakan bahwa PDIP secara institusi tidak terlibat dalam gerakan mahasiswa tersebut.

Said menyatakan tidak ada sama sekali keterlibatan PDIP, baik secara institusi maupun keterlibatan kader dan anggota partai.

Terkait keberadaan Andi Widjajanto yang terpantau di lokasi aksi, Said meminta agar hal tersebut tidak disangkutpautkan dengan sikap resmi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

"Tegas yang disampaikan ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," kata Said.

Said juga menanggapi asumsi mengenai dugaan keterlibatan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang ia anggap sangat dipaksakan.

"Kalau dia ada besanan, ada famili, itu kan nggak, bukan soal yang kita bukan tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali," kata Said.

Mengapa PDIP Kena Tuduh?

Pengamat politik Yusak Farchan menilai timbulnya spekulasi mengenai keberadaan PDIP di belakang gerakan mahasiswa karena posisi politik partai tersebut yang kini dinilai tidak jelas.

PDIP belum menegaskan posisi politiknya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sikap politik sebagai partai penyeimbang membuat PDIP berstandar ganda, kadang pro pemerintah tetapi kadang kontra pemerintah," kata Yusak kepada Suara.com.

Menurutnya, ada alasan mengapa PDIP masih gamang dan belum kunjung bergabung dengan koalisi pemerintah. Faktor utamanya adalah sosok Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai masih berada di lingkaran Prabowo.

"Jadi dengan kata lain, secara politik, PDIP sedang melakukan bargaining terhadap Prabowo di mana kalau PDIP masuk, Jokowi harus out. Ini yang membuat Prabowo sangat dilematis; tetap bersama Jokowi atau menggandeng PDIP," kata Yusak.

Terlepas dari tudingan menjadi dalang unjuk rasa, Yusak mengatakan bahwa PDIP merupakan partai yang paling peka terhadap aspirasi mahasiswa.

Menurut Yusak, pengalaman panjang PDIP sebagai oposisi mempermudah titik temu gagasan antara PDIP dan kelompok-kelompok civil society, termasuk mahasiswa.

"Jadi dalam isu-isu tertentu, keduanya, PDIP dan civil society sering bersinergi meskipun tidak bekerja sama secara formal," kata Yusak.

Tak Lepas dari Kepentingan Politik

Perihal dugaan adanya pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa, Yusak berpandangan hal tersebut mungkin saja terjadi.

Di luar tudingan terhadap PDIP, menurut Yusak, akan banyak pihak yang ikut bermain atau memanfaatkan aksi demo mahasiswa, terutama kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan Prabowo.

"Jadi tanpa keterlibatan PDIP sekalipun, sulit mengatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini seratus persen steril dari kepentingan politik," kata Yusak.

Yusak juga menyoroti tagline #IndonesiaBangkrut. Ia mengatakan aksi demo mahasiswa saat ini tampak lebih sebagai gema atas kepanikan pasar ketimbang pembacaan yang mendalam atas situasi ekonomi nasional.

Menurutnya, bahasa yang tepat bukan Indonesia bangkrut, melainkan Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi global dan domestik.

Berbicara soal perubahan besar dalam sistem politik, misalnya, Yusak menegaskan bahwa hal tersebut sudah tuntas pada Reformasi 1998.

"Jadi saya melihat Reformasi Jilid II ini lebih sebagai komoditas isu yang sedang 'diperdagangkan' dalam pasar politik global dan nasional. Ujung dari tuntutan Reformasi Jilid II kan sudah bisa dibaca, yaitu menuntut Prabowo mundur,"

"Jadi slogan Reformasi Jilid II lebih beraroma sebagai propaganda politik ketimbang gerakan moral yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat bawah," tandasnya.