BGN Tegaskan Motor Listrik SPPG Bukan Barang Korupsi, Bakal Dihibahkan ke Lembaga Lain

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan armada motor listrik yang semula disiapkan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dialihkan pemanfaatannya ke kementerian dan lembaga lain yang memerlukan.

Keputusan terkait motor listrik SPPG itu diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan di lapangan.

Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menegaskan bahwa kendaraan tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga membantah anggapan yang menyebut motor listrik itu merupakan barang hasil korupsi.

"Kalau kemarin ada yang selalu mengeluh itu hasil korupsi, bukan hasil korupsi. Itu uang yang sudah dibayar oleh kas negara," kata Arum dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan operasional kepala SPPG.

Sebab, kepala SPPG lebih banyak menjalankan tugas pengawasan di dalam dapur ketimbang melakukan mobilitas ke lapangan.

Selain itu, keterbatasan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), juga menjadi salah satu pertimbangan BGN untuk tidak melanjutkan penggunaan motor listrik tersebut di SPPG.

"Kepala SPPG yang sebenarnya, menurut kami, enggak membutuhkan. Karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam. Mereka enggak yang perlu motor atau di lapangan dan sebagainya. Hanya memang tadi kita bilang, motornya, motor listrik," jelas Arum.

Kendati begitu, motor tersebut tetap akan dimanfaatkan.

Baca Juga: Satu Sekolah Dilayani Dua SPPG, BGN Percepat Integrasi Data MBG dan Dapodik

"Intinya ya akan kita manfaatkan, tapi mungkin enggak semua juga untuk BGN lah yang terlalu banyak. Karena itu sudah dibayar oleh ruang negara," ucapnya.

Karena itu, BGN tengah mengkaji pengalihan pemanfaatan kendaraan tersebut ke kementerian dan lembaga lain yang dinilai lebih membutuhkan.

Di antaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), penyuluh pertanian, hingga guru.

Arum menegaskan pengalihan dilakukan agar aset yang telah dibeli menggunakan uang negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.