Mau Benahi Tata Kelola, BGN Minta Anggaran MBG 2027 Sebanyak Rp 270 Triliun

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp270 triliun untuk tahun 2027. Namun, besaran tersebut dipastikan belum final karena masih dalam proses sinkronisasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan angka resmi anggaran akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat penyampaian Nota Keuangan.

"Nanti finalnya apa yang disampaikan Pak Presiden nanti di nota keuangan, ya," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Menurut Agustina, hampir seluruh anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia juga menjelaskan proses sinkronisasi anggaran serupa dilakukan terhadap pagu BGN tahun 2026. Saat ini, anggaran BGN pada 2026 mengalami efisiensi dari pagu awal Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Meski demikian, angka tersebut juga masih bersifat sementara.

Agustina menegaskan fokus utama BGN saat ini bukan sekadar melakukan efisiensi anggaran, melainkan membenahi tata kelola pelaksanaan Program MBG.

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi ulang data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, sekaligus melakukan penyesuaian jumlah penerima manfaat menjadi sekitar 62,7 juta orang.

Menurutnya, proses validasi diperlukan setelah BGN menemukan sejumlah persoalan dalam pendataan, mulai dari satu sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG hingga adanya pencatatan virtual account ganda.

"Kalau ketemu lagi yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga (menyesuaikan)," ujarnya.

Baca Juga: Lima Pejabat Tinggi Baru BGN Ditunjuk Langsung Presiden, Ini Nama-namanya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dibahas dalam rapat terbatas mengenai ketahanan pangan.

Sesuai arahan Presiden, sebagian anggaran nantinya juga akan diarahkan untuk memperkuat intervensi di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara. Penyesuaian tersebut turut mempertimbangkan perbedaan indeks harga pangan di setiap daerah, dengan pembahasan teknis yang saat ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan.