Polri Tegaskan Penangkapan WN Palestina Abdul Karim Sudah Sesuai Prosedur

Suara.com - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri membantah penangkapan warga negara Palestina, Abdul Karim Raed Miqdad, dilakukan dengan melanggar prosedur.

Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Pol. Untung Widyatmoko, mengatakan penangkapan terhadap Abdul Karim di Indonesia dilakukan karena yang bersangkutan telah masuk dalam daftar buronan Interpol Nicosia, Siprus. Red notice terhadap Abdul Karim juga telah diterbitkan sejak Rabu (10/6/2026).

“Yang bersangkutan diburu karena berdasarkan data perlintasan keimigrasian memasuki Indonesia, jika dibilang kami melakukan sesuatu yang non prosedural salah besar,” kata Untung saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (22/7/2026).

Untung juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum Siprus telah menerbitkan surat terkait keterlibatan Abdul Karim dalam insiden teror di Nicosia pada Mei 2026.

Karena itu, pelacakan terus dilakukan oleh Interpol seiring diterbitkannya red notice. Abdul Karim kemudian diketahui masuk ke Indonesia melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

“Diketahui yang bersangkutan memasuki wilayah Indonesia dari Kuala Lumpur Malaysia. Yang mana jaringan Malaysia nya juga sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu,” ujarnya.

Untung menjelaskan status red notice Interpol tidak akan diterbitkan apabila seseorang diburu karena alasan politik, agama, hak asasi manusia (HAM), militer, maupun rasial. Karena itu, ia memastikan penangkapan terhadap Abdul Karim telah dilakukan sesuai prosedur.

“Yang jelas seseorang kalau sudah keluar red noticenya itu melalui verifikasi yang ketat. Jaringan perannya jelas yang bersangkutan sebagai pelaku (teroris),” tegasnya.

Untung menambahkan, keputusan pemerintah Indonesia mendeportasi Abdul Karim pada 17 Juli telah sesuai prosedur berdasarkan status hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Siprus.

Baca Juga: Pesan Menohok Prabowo ke Perwira TNI Polri: Gaji dan Seragammu dari Rakyat, Jangan Khianati Mereka

“Kami melakukan deportasi karena potensi ancaman di dalam negeri (DN). Dan tentu sesuai prosedur sebagai negara anggota Interpol yang mana terdapat arrest warrant dan penetapan tersangka dari Kepolisian Cyprus,” jelas dia.