Rentetan Aksi Main Hakim Sendiri Berujung Maut, DPR Soroti Krisis Kepercayaan pada Hukum

Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya aksi main hakim sendiri (eigenrichting) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir. 

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pengeroyokan guna menjaga marwah Indonesia sebagai negara hukum. 

Irawan menyoroti beberapa kejadian tragis yang menyita perhatian publik, mulai dari perundungan di Tanjung Balai hingga aksi pengeroyokan berujung maut di Bali dan Morowali. 

"Seminggu terakhir saya membaca beberapa peristiwa main hakim sendiri, mulai dari ASN yang digeruduk massa di Kota Tanjung Balai karena suaminya diduga melakukan pelecehan seksual, tangis anak di Bali karena ayahnya meninggal dikeroyok karena diduga mencuri ayam dan terakhir di Morowali seorang yang diduga mencuri motor juga dikeroyok massa hingga tewas,” ujar Irawan kepada wartawan dikutip Selasa (28/7/2026). 

Ia mengaku merasa miris melihat fenomena kekerasan yang dilakukan oleh massa secara membabi buta tersebut. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. 

"Saya menyayangkan, sedih dan perih perasaan membaca dan menonton beberapa peristiwa tersebut. Terlepas dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh korban pengeroyokan, mereka tidak boleh dihakimi dengan cara seperti itu, apalagi dikeroyok beramai-ramai sampai meninggal dunia,” tegasnya. 

Lebih lanjut, legislator Golkar ini mengingatkan bahwa sebagai negara yang beradab, setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan melalui aksi massa. 

"Kita ini adalah negara beradab yang memiliki sistem hukum. Hukum harus dihormati sebagai suatu jalan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan, saya anggota dpr ri meminta kepolisian untuk mengusut pelaku pengeroyokan dan main hakim sendiri serta memberikan hukuman setimpal. Selanjutnya, meminta pemerintah untuk bertanggungjawab memulihkan dan mendampingi psikologi keluarga korban yang ditinggalkan,” tambahnya. 

Ia juga memberikan catatan kritis bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. 

Baca Juga: Kuasa Hukum Febrie Soroti 'Zona Abu-Abu' Kasus TPPU: Predicate Crime Belum Jelas

Ia mendorong adanya perbaikan internal di tubuh instansi hukum agar kepercayaan publik dapat kembali pulih. 

"Peristiwa main hakim sendiri tersebut juga harus menjadi introspeksi kita semua. Bisa dikatakan salah satu sebab terjadinya peristiwa tersebut karena lemahnya kepercayaan terhadap proses dan institusi penegak hukum. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten,” pungkasnya