PLTS 100 GW akan Mulai Dibangun, IESR: Jangan Lupakan Akses Listrik di desa

Suara.com - Rencana pemerintah memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai dapat menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar di Indonesia.

Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun, melainkan juga dari sejauh mana listrik mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Peringatan itu muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pembangunan tahap pertama PLTS 100 GW akan segera dimulai.

Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (28/7), Bahlil mengatakan pemerintah telah menyetujui pelaksanaan tahap pertama proyek tersebut.

"Kami juga membahas tentang implementasi PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan," kata Bahlil.

Dalam pertemuan itu, Presiden dan Menteri ESDM juga membahas percepatan program listrik desa. Menurut Bahlil, dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum menikmati akses listrik, lebih dari 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik melalui program yang berjalan sejak 2025.

'Listrik desa jangan sekadar mengejar rasio elektrifikasi'

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menyambut baik dimulainya proyek PLTS 100 GW. Namun, ia menilai pembangunan pembangkit surya perlu ditempatkan sebagai bagian dari transformasi sistem energi yang lebih luas, bukan hanya untuk menambah kapasitas pembangkit.

Menurut Fabby, program listrik desa tidak lagi seharusnya dipandang sebagai upaya meningkatkan angka rasio elektrifikasi semata. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan masyarakat memperoleh akses energi yang layak dan mampu memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi.

Baca Juga: Rakyat Tak Butuh Birokrasi Berbelit dan Pemimpin yang Tak Bekerja

"Listrik desa harus menjadi bagian integral dari transformasi sistem penyediaan energi yang berkeadilan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, tetapi juga mendorong pemanfaatan energi yang produktif," ujarnya.

IESR mengusulkan pendekatan melalui peta jalan Solar Archipelago, yang menempatkan elektrifikasi pulau-pulau kecil dan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai bagian dari pengembangan PLTS berbasis komunitas hingga 2030.

Menurut lembaga tersebut, jika program listrik desa diintegrasikan ke dalam pembangunan PLTS 100 GW berbasis potensi lokal, pemerintah tidak hanya dapat mengejar target energi surya nasional, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan, memperluas akses energi, dan mendorong transisi energi yang lebih merata.

Selain membahas proyek PLTS, Bahlil mengatakan pemerintah memastikan stok BBM, minyak mentah, dan LPG nasional masih berada di atas batas minimum meski situasi geopolitik di Timur Tengah belum mereda. Ia juga menegaskan tidak akan ada kenaikan harga BBM maupun LPG bersubsidi serta memastikan pasokan BBM untuk nelayan tetap menjadi perhatian pemerintah.