Arab Saudi - Amerika Bersatu Serang Irak, 8 Milisi Pendukung Iran Tewas Dirudal

Suara.com - Serangan udara gabungan militer Arab Saudi dan Amerika Serikat menewaskan 8 anggota Popular Mobilisation Forces (PMF) serta melukai 4 orang lainnya di Irak. Langkah militer lintas negara ini diambil untuk membalas gempuran drone yang menyasar fasilitas minyak Riyadh serta pangkalan pasukan Amerika Serikat.

Eskalasi militer ini menandai babak baru keterlibatan terbuka Arab Saudi dalam melakukan aksi pembalasan udara langsung di dalam wilayah kedaulatan Irak. Keterlibatan aktif Riyadh membongkar dinamika keamanan regional baru, di mana negara kawasan tidak lagi hanya mengandalkan payung pertahanan militer Washington.

Penindakan tegas ini sekaligus menjadi sinyal peringatan keras bagi jaringan milisi penyokong Iran agar tidak melintasi batas pertahanan nasional.

"Tindakan tegas tersebut merupakan respons terhadap serangan drone baru-baru ini," kata Kementerian Pertahanan Arab Saudi.

Sebelumnya pertahanan udara Arab Saudi telah mencegat dan menghancurkan beberapa drone yang mencoba menargetkan fasilitas minyak di wilayah Provinsi Timur dan Riyadh. Diluncurkan dari wilayah Irak dan dilakukan oleh milisi teroris yang berpihak pada Iran.

Pihak Kerajaan Arab Saudi menembak jatuh deretan pesawat nirawak tersebut sebelum berhasil merusak infrastruktur energi vital nasional mereka.

“Kerajaan menekankan bahwa mereka tidak mencari eskalasi tetapi akan membalas setiap agresi yang dihadapinya,” kata Pemerintah Arab Saudi.

Sementara itu, kelompok gabungan milisi PMF mengecam keras serangan udara balasan tersebut.

PMF menyatakan bahwa serangan itu merupakan eskalasi yang sangat berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak serta lembaga keamanan resminya.

Baca Juga: Anomali Harga Minyak, Mengapa Tidak Melonjak Meski Timur Tengah Memanas?

Di sisi lain, kelompok Perlawanan Islam di Irak membantah tuduhan keterlibatan mereka atas gempuran dron ke wilayah Arab Saudi.

"Tindakan konyol Arab Saudi apa pun akan dibalas dengan respons yang keras," kata pihak PMF.

Silang pendapat ini makin memperkeruh posisi politik dan pertahanan Pemerintah Irak di mata tetangga regionalnya.

PMF secara hukum memang berstatus sebagai bagian resmi dari struktur aparat keamanan nasional Irak.

Organisasi paramiliter ini berada langsung di bawah komando Perdana Menteri Irak selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Namun, berbagai kepemimpinan Irak sebelumnya selalu gagal meredam manuver independen dan kekuatan militer kelompok armed tersebut.