Pengamat Soroti Rencana Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah: Dengarkan Keluhan, Jangan Cuma Beri Arahan

Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Namun, forum tersebut diingatkan agar tidak hanya diisi penyampaian arahan dari pemerintah pusat.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para gubernur, bupati, dan wali kota seharusnya berlangsung dalam format komunikasi dua arah.

Menurutnya, Presiden perlu lebih banyak mendengarkan aspirasi kepala daerah, bukan sekadar menyampaikan instruksi.

"Presiden Prabowo seyogyanya banyak mendengarkan, bukan hanya komunikasi satu arah, apalagi hanya menceramahi kepala daerah yang diikuti perintah," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Salah satu isu yang dinilai penting dibahas adalah pelaksanaan otonomi daerah. Jamiluddin menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, hanya enam bidang yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (hukum), moneter dan fiskal, serta agama.

Di luar enam bidang tersebut, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Namun, dalam praktiknya, daerah masih kerap merasa pemerintah pusat mengambil alih kewenangan yang semestinya menjadi urusan mereka.

"Daerah masih merasakan pusat mengambil sepihak yang menjadi kewenangannya. Misalnya, soal kewenangan memberi izin tambang," ujarnya.
Selain itu, ia menilai sejumlah program pemerintah saat ini juga menunjukkan pendekatan yang lebih sentralistis.

"Program MBG dan Koperasi Merah Putih dinilai kurang sejalan dengan kebijakan desentralisasi," katanya.
Jamiluddin juga menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat banyak daerah terdampak ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.

"Sebagian besar kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Akibatnya, saat pusat melakukan efisiensi, daerah sangat merasakan dampaknya," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya

Tak hanya itu, ia menilai besarnya belanja pegawai yang mengurangi ruang pembangunan, ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah, hingga maraknya kasus korupsi di daerah juga perlu menjadi agenda pembahasan.

Menurut Jamiluddin, dengan mendengar langsung berbagai persoalan dari kepala daerah, Presiden akan memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum merumuskan kebijakan.

"Melalui mendengarkan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memetakan persoalan daerah dengan benar dan akurat. Dari pemetaan inilah seharusnya Prabowo mengambil kebijakan sebagai solusi mengatasi persoalan di daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, rencana mengumpulkan seluruh kepala daerah disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Akad Massal KPR Sejahtera FLPP di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026.

Prabowo mengatakan akan mengundang seluruh gubernur, bupati, dan wali kota ke Jakarta dalam rapat khusus untuk membahas program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Namun, hingga kini jadwal pelaksanaan pertemuan tersebut belum diumumkan.