- Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji merespons isu korupsi kepala daerah pada Senin, 3 Agustus 2026.
- Partai Golkar menilai penguatan kaderisasi partai politik sangat penting untuk mencegah kasus korupsi kepala daerah.
- Partai Golkar menyatakan mahalnya biaya Pilkada menjadi akar persoalan yang harus diselesaikan lewat regulasi.
Suara.com - Partai Golkar merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah.
Ada dua faktor yang harus dibenahi, agar kepala daerah tidak terus melakukan tindakan korupsi, diantaranya memperkuat kaderisasi dan merubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik.
“Dalam konteks ini, melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional,” kata Sarmuji, usai pembukaan Training of Trainers Akademi Partai Golkar, Senin (3/8/2026).
Sebabnya, partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik.
“Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya,” ujar Sarmuji.
Selain itu, kata Sarmuji, mahalnya biaya politik dalam pencalonan kepala daerah menjadi persoalan yang harus dibenahi. Sebab, hal itu yang dianggap sebagai akar persoalan yang harus diselesaikan.
“Sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan yaitu mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja harus kita selesaikan,” jelasnya.
Dalam berbagai kesempatan melakukan diskusi hal ini selalu disinggung. Namun, saat mencari solusi, kerap tidak melihat kembali akar persoalan tersebut.
Baca Juga: Gaji Kepala Daerah Mau Naik, Pakar UGM: Bagaimana Nasib Guru dan Nakes?
Sebabnya, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu harus dicarikan solusi yang tepat.
“Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang memang berdasarkan diagnosis yang sudah kita pahami bersama-sama,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pengamat Soroti Rencana Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah: Dengarkan Keluhan, Jangan Cuma Beri Arahan
-
Gaji Kepala Daerah Mau Naik, Pakar UGM: Bagaimana Nasib Guru dan Nakes?
-
Wacana Gaji Naik saat OTT Marak, Solusi Palsu Korupsi Kepala Daerah
-
Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri: Pentingnya Penguatan Kapasitas & Dukungan Bagi Kepala Daerah
-
Sudah 26 Tahun Tak Berubah, Mendagri Beri Lampu Hijau Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI
-
Lewat BRI Peduli, PMI di Taiwan Dibekali Literasi Keuangan dan Strategi Mengembangkan Usaha
-
Putusan MK soal Usia Wapres Langsung Berlaku 3 Hari, Kenapa Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?
-
Presiden Argentina Ribut dengan Presiden Brasil: Dia Pencuri dan Korup
-
Harga Mati! Presiden Prabowo Targetkan Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030
-
BRI Perkuat Bekal Kewirausahaan PMI Taiwan, Siapkan Langkah Membangun Usaha di Tanah Air
-
Buruh Warning DPR: Agustus Diprediksi Ada Kerusuhan Besar, Situasi Sangat Rawan
-
Kejagung 3 Jam Geledah Rumah Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kepala BGN Gemas Program MBG Dikritik Gara-gara Sekolah Rusak: Yang Dulu ke Mana?