Prabowo Didesak Banyak Mendengar, Bukan Umbar Retorika Kosong Lewat Monolog

Suara.com - Pola komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun terakhir terus memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan akademisi dan mahasiswa. Gaya pidato dan pernyataan publik kepala negara dinilai kerap kali memicu blunder.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai persoalan komunikasi politik Presiden memang telah menjadi masalah serius sejauh ini.

"Kalau kita amati satu tahun terakhir, itu komunikasi politik Prabowo, baik melalui pidato yang resmi maupun pidato dalam berbagai kesempatan, itu kan problematik ya, atau blunder," kata Masduki kepada Suara.com, Jumat (21/8/2026).

Guru Besar Ilmu Komunikasi UII itu menilai deretan pidato dan pernyataan Prabowo justru berpotensi merugikan dirinya sendiri, kabinet, hingga reputasi pemerintah.

Terdapat setidaknya empat ciri utama yang membuat komunikasi politik Prabowo menjadi problematik.

Pertama adalah kecenderungan denial atau penyangkalan atas realitas serta keengganan untuk meminta maaf atas kesalahan data publik yang fatal.

"Pertama, itu cirinya adalah denial. Jadi, seperti tidak mengakui adanya kesalahan-kesalahan, tidak ada minta maaf, misalnya dalam kasus Londo Ireng, juga dalam kasus data mengenai pengupas bawang Rp700 ribu per kilo, dan sebagainya. Jadi, denial," ungkapnya.

Kedua, kebiasaan memproduksi diksi bernada sentimen yang dinilai miskin data valid, bukti ilmiah dan cenderung senofobik. Penggunaan bahasa publik semacam itu dinilai mengabaikan etika mendasar hubungan antara kepala negara dengan warganya.

"Yang kedua, yang disebut dengan retorik. Jadi, gemar memproduksi istilah-istilah atau diksi-diksi yang sebetulnya tidak ada basis datanya atau cenderung anti-sains. Jadi, ya seperti antek asing gitu ya, seperti ya termasuk Londo Ireng itu sendiri. Jadi, tidak jelas konteksnya," tuturnya.

"Dan dalam kerangka hubungan kepala negara dengan warga, itu nir-etika ini, tidak ada etika komunikasi sebagai pemimpin," imbuhnya.

Baca Juga: Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional

Belum lagi soal muatan pidato di ruang-ruang publik resmi yang dinilai tidak konsisten dan kerap melenceng dari konteks esensial agenda kenegaraan.

"Jadi, cenderung kemudian merendahkan, seperti dalam pidato menjelang hari kemerdekaan kemarin kok tiba-tiba ada anak usia 10 tahun ditanya, ini kan cenderung seksis, 'ya nanti 10 tahun lagi kamu sudah bisa pacaran,' gitu. Jadi, konteksnya apa dalam ruang publik yang sakral, pidato laporan keuangan negara atau progres pembangunan?" ucapnya.

Poin kritis terakhir, ia menyoroti pola komunikasi satu arah yang dinilai anti-dialog. Praktik pidato berdurasi panjang tanpa memberi ruang diskusi dinilai menutup rapat pintu masukan dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

"Nah, yang keempat nih yang sangat serius juga, yaitu anti-dialog, yaitu satu arah,"

Ia mencontohkan pertemuan Prabowo dengan ratusan guru besar beberapa waktu lalu.

"Jadi, ada dua kali pertemuan dengan ratusan guru besar misalnya, tahun ini saja, itu Prabowo bisa pidato 8 jam tapi tidak membuka ruang dialog. Nah, kita juga bisa melihat dalam berbagai kesempatan ya Prabowo pidato gitu aja, tidak ada diskusinya," tandasnya.

Kritik Masduki tersebut sejalan dengan sorotan BEM UI dalam aksi pada 18 Agustus 2026 kemarin. Mahasiswa UI menilai gaya komunikasi Prabowo kerap menggunakan istilah yang merendahkan kelompok tertentu dan meminta Presiden lebih banyak bekerja serta mendengarkan masyarakat.

BEM UI bahkan mengaitkan kecenderungan pemusatan kekuasaan pemerintah dengan gaya pemerintahan era Soeharto.

Dalam konteks itu, Masduki menilai momentum satu tahun pemerintahan harus digunakan untuk memperbaiki komunikasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Presiden disarankan untuk segera mengubah pendekatan komunikasinya secara teknis dengan menekan porsi pidato monolog.

"Nah, oleh karena itu, dalam rangka momentum satu tahun untuk mengembalikan reputasi, ya, kepercayaan publik, ya di samping yang sifatnya teknis, Prabowo harus lebih banyak mendengar. Harus lebih banyak istilahnya mengurangi pidato. Itu kan teknis ya, tindakan teknis yang harus dilakukan," pungkasnya.