Pidato Prabowo Tak Beri Kepastian, 20 Ribu PPPK Paruh Waktu Siap Geruduk Istana

Suara.com - Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) menyatakan sikap tegas akan turun ke jalan melakukan aksi "Silatnas" (Silaturahmi Nasional) di depan Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026 mendatang.

Aksi ini dipicu oleh rasa kecewa mendalam atas isi pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada 14 Agustus lalu yang dinilai mengabaikan nasib jutaan tenaga honorer paruh waktu.

Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, mengonfirmasi bahwa salah satu alasan kuat digelarnya aksi ini adalah karena sejauh ini pemerintah dan DPR dianggap baru mengakomodasi kepentingan profesi tertentu, salah satunya PPPK profesi guru.

"Betul sekali, ini salah satunya," ujar Rini Antika saat dikonfirmasi Suara.com mengenai apakah aksi ini dipicu oleh kebijakan yang baru mengakomodasi nasib PPPK profesi guru, Kamis (20/8/2026).

Rini menjelaskan bahwa pihak aliansi merasa harapan yang selama ini dijanjikan oleh pemerintah pusat menguap begitu saja.

"Dan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia kecewa, prihatin, sekaligus sikap tegas atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026. Selama ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia telah menempuh jalan persuasif, konstitusional, dan bermartabat. Kami telah melakukan audiensi dan komunikasi dengan berbagai lembaga negara, termasuk Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta DPR RI," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa dalam berbagai pertemuan sebelumnya, pihak pemerintah sempat menjanjikan akan ada kabar baik dalam pidato kenegaraan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya.

"Dalam berbagai komunikasi dan pertemuan tersebut, kami memperoleh penyampaian bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan solusi dan kabar baik bagi PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu, yang akan disampaikan secara langsung oleh Presiden dalam momentum pidato kenegaraan. Namun pada kenyataannya, dalam pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus 2026, harapan tersebut tidak kami temukan," kata Rini.

Rini juga mengkritik fokus pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan dengan kesejahteraan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan publik.

Baca Juga: Purbaya Jamin Status Guru PPPK ke PNS Tak Ganggu Anggaran, Defisit APBN Tetap 2,4%

"Presiden menyampaikan berbagai agenda besar pembangunan, termasuk transformasi dan pembangunan infrastruktur. Kami menghargai pembangunan negeri. Tetapi kami bertanya: di mana manusia yang selama ini menjalankan pelayanan negara? Di mana tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga administrasi, tenaga teknis, dan seluruh PPPK Paruh Waktu yang selama bertahun-tahun bekerja dan mengabdi?" tanyanya.

"Apakah pembangunan hanya tentang gedung dan infrastruktur, sementara manusia yang menjalankan pelayanan negara tidak mendapatkan kepastian atas status, penghasilan, dan masa depannya? Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya meminta agar SDM yang mengabdi kepada negara juga dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan Indonesia," lanjutnya menegaskan.

Rini menekankan bahwa janji yang tidak terwujud telah melukai perasaan para tenaga PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia.

"JANJI YANG TIDAK TERWUJUD TELAH MELUKAI KAMI. Kami bukan sekadar angka yang dapat dipindahkan dari satu kebijakan ke kebijakan lainnya. Kami adalah bagian dari ujung tombak pelayanan publik Indonesia," katanya.

Berdasarkan dokumen seruan aksi yang beredar, terdapat dua tuntutan utama yang akan dibawa dalam Silatnas tersebut:

1. Alihkan PPPK Paruh Waktu semua profesi (Teknis, Nakes, & Guru) ke PPPK Tahun 2026.
2. Alihkan Gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.

Karena merasa jalur audiensi formal sudah tidak lagi efektif, Aliansi PWI memutuskan untuk mendatangi langsung pusat kekuasaan.

"Karena suara kami tampaknya belum cukup terdengar melalui meja-meja audiensi, maka Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia se-Indonesia akan melakukan silaturahmi bersama ke Istana Negara," tegas Rini.

Terkait kekuatan massa yang akan hadir, Rini memprediksi puluhan ribu orang dari berbagai daerah akan memadati kawasan Istana Negara.

"Terlaporkan sampai saat ini kurang lebih 20rb massa," pungkasnya.