- Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meniali ketidakakuratan penentuan desil berpotensi menyebabakan bansos salah sasaran.
- Kasus tukang becak di Kulon Progo masuk desil 9 memicu sorotan terhadap validitas data BPS.
- Pemerintah didesak mengevaluasi pendataan secara menyeluruh agar bantuan sosial tepat sasaran dan beranggaran memadai.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina sebelumnya juga mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi persoalan tersebut.
Ia menilai perubahan data yang tidak sesuai dengan kondisi faktual menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap proses pendataan, pemutakhiran, hingga verifikasi data masyarakat.
Selly juga menyoroti adanya kejanggalan dalam pengelompokan desil, termasuk ketika seorang tukang becak tercatat dalam desil 9, sementara seorang lurah berada di desil 8.
Menurutnya, status desil tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan seseorang memperoleh perlindungan sosial.
Kondisi masyarakat perlu dinilai berdasarkan berbagai indikator, seperti kondisi tempat tinggal, sanitasi, sumber air dan listrik, pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, serta kondisi anggota keluarga.