Gus Kikin Pimpin NU, Ujian Sesungguhnya Dimulai: Rekonsiliasi, Khittah, hingga Kemandirian Ekonomi

Suara.com - Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031 menandai babak baru perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu memasuki abad keduanya.

Namun, kemenangan Gus Kikin dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026), bukanlah garis akhir. Justru setelah palu sidang diketuk, pekerjaan besar menanti.

Gus Kikin mewarisi organisasi dengan jejaring sosial, pesantren, badan otonom, lembaga pendidikan, aset, dan basis warga yang sangat besar. Di saat yang sama, ia harus memastikan pergantian kepemimpinan tidak meninggalkan residu konflik akibat kontestasi Muktamar.

Di sinilah tantangan pertama Gus Kikin: memenangkan Muktamar sekaligus memenangkan kembali seluruh warga NU yang sebelumnya berbeda pilihan.

Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU melalui musyawarah mufakat sembilan ulama yang tergabung dalam Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) pada Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU.

Rapat AHWA berlangsung tertutup di Ndalem Kasepuhan mulai pukul 06.20 hingga 07.00 WIB. Musyawarah dibuka dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.

Keputusan tersebut kemudian dibacakan KH Anwar Iskandar di hadapan peserta pleno.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031,” ujar KH Anwar Iskandar.

Sembilan anggota AHWA yang menandatangani berita acara penetapan tersebut yakni KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, dan KH Abun Bunyamin.

Menariknya, keputusan AHWA itu juga beririsan dengan kuatnya aspirasi muktamirin.

Dalam tabulasi pencalonan, Gus Kikin memperoleh 472 suara usulan. Angka tersebut jauh meninggalkan empat kandidat lainnya: KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Shohib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin 155 suara.

Gus Kikin bukan sekadar unggul. Perolehan tersebut hampir dua kali lipat dibanding kandidat di posisi kedua.

Modal legitimasi itu menjadi penting karena kepemimpinan baru PBNU tidak hanya membutuhkan legitimasi formal, tetapi juga kemampuan merajut kembali berbagai kelompok yang terlibat dalam kontestasi.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut rekonsiliasi internal harus menjadi agenda pertama kepengurusan Gus Kikin.

Menurutnya, Gus Kikin dan Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar memiliki legitimasi kuat karena proses penentuan dilakukan melalui mekanisme AHWA dengan tetap membuka ruang bagi aspirasi muktamirin.

Tetapi legitimasi tersebut, kata Ahmad, harus diterjemahkan menjadi konsolidasi.

“Perlu dihindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all,” ujarnya.

Pesan itu menjadi relevan karena Gus Kikin sendiri telah memberi sinyal akan merangkul kandidat lain dan berbagai potensi yang muncul selama Muktamar.

“Tadi bawa jalan-jalan, itu kita akan coba kita wadahi. Karena itu memang potensi-potensi yang ada itu memang harus kita optimalkan,” kata Gus Kikin.

Dari Tebuireng ke PBNU

Terpilihnya Gus Kikin juga memiliki bobot simbolik yang kuat.

Lahir pada 17 Agustus 1958, Gus Kikin merupakan cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan Pesantren Tebuireng.

Ia kini menjadi salah satu pengasuh Pesantren Tebuireng, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020.

Sebelum dipercaya memimpin PBNU, Gus Kikin menjabat Ketua PWNU Jawa Timur periode 2024-2029. Ia juga pernah menjadi salah satu ketua di PBNU dan memiliki pengalaman mengelola jejaring organisasi yang menaungi 45 PCNU di Jawa Timur.

Ketua PCNU Kabupaten Jombang KH Fahmi Amrullah Hadzik melihat kombinasi tersebut sebagai modal kepemimpinan.

“Beliau zuriah muassis, cicit Hadratussyaikh, darahnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau pengusaha yang sudah mentas, tidak golek urip nang NU, bisa nguripi. Kepemimpinan beliau teduh dan adem,” ujarnya.

Wakil Rais PWNU Jawa Timur KH Abdul Matin Djawahir juga menggambarkan Gus Kikin sebagai sosok yang mengedepankan persatuan.

“Beliau sosok yang teduh, tidak gaduh, dan lebih mementingkan ukhuwah,” katanya.

Tetapi garis keturunan dan karakter teduh saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas PBNU hari ini.

Justru tantangan Gus Kikin adalah membuktikan bahwa simbol kembalinya garis Tebuireng dapat diterjemahkan menjadi agenda organisasi yang konkret.

Kembali ke Qanun Asasi

Salah satu tawaran paling kuat Gus Kikin adalah menghidupkan kembali Qanun Asasi NU.

Dokumen yang disusun KH Hasyim Asy'ari itu dipandang sebagai salah satu rujukan penting pada masa awal berdirinya NU. Gus Kikin mengatakan dokumen tersebut ditemukan kembali sekitar tiga tahun lalu dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku.

Menurutnya, Qanun Asasi digunakan NU sejak masa awal berdiri hingga organisasi tersebut memasuki fase sebagai partai politik pada 1952.

“Nah, itu yang saya tawarkan. NU itu seyogyanya menggunakan rujukan-rujukan itu lagi. Supaya NU kembali seperti dulu ketika awal menggunakan itu,” kata Gus Kikin.

Gagasan ini bukan sekadar romantisme sejarah.

Di tengah persoalan organisasi modern, mulai dari tata kelola, konflik kewenangan, politik praktis, pengelolaan aset hingga kaderisasi, Gus Kikin ingin membawa kembali prinsip dasar yang diwariskan para muassis sebagai fondasi.

Namun, tantangannya jelas: Qanun Asasi harus diterjemahkan menjadi tata kelola, bukan berhenti sebagai simbol sejarah.

Ahmad Khoirul Umam mengingatkan penguatan khittah dan Qanun Asasi harus berjalan bersama modernisasi organisasi.

Ia mendorong transparansi, pembagian kewenangan yang jelas, penguatan basis data organisasi, akuntabilitas keuangan, kaderisasi berbasis merit, serta mekanisme penyelesaian konflik internal yang institusional.

Dengan kata lain, kembali ke akar tidak berarti mundur ke belakang.

Mengubah Warga NU Menjadi Kekuatan Ekonomi

Agenda kedua yang tidak kalah besar adalah ekonomi.

Gus Kikin melihat jumlah warga Nahdliyin sebagai pasar sekaligus modal ekonomi yang sangat besar.

“Ekonomi itu tidak lepas dari pasar. Pasarnya NU itu dengan jumlah warganya yang begitu besar. Itu sebenarnya akan menjadi pasar ekonomi,” ujarnya.

Ia bahkan membuka ruang pengembangan ekonomi digital sebagai bagian dari strategi tersebut.

“Ekonomi digital ikut, tinggal caranya saja. Yang terang, warganya yang jumlahnya banyak ini kalau ditata ekonominya akan menjadi menarik,” katanya.

Gagasan tersebut menemukan relevansinya dengan latar belakang Gus Kikin sebagai pengusaha.

Bahkan, figur Gus Kikin memunculkan kembali ingatan terhadap Hasan Gipo, Ketua Umum pertama NU yang dikenal sebagai saudagar.

Namun, tantangan ekonominya jauh lebih kompleks dibanding sekadar menghimpun pasar warga NU.

Ahmad mendorong gagasan tersebut diterjemahkan melalui koperasi, UMKM, pesantren produktif, jejaring usaha Nahdliyin, pendidikan vokasi, hingga akses pembiayaan.

Jika berhasil, ekonomi warga bukan hanya menjadi slogan kemandirian. Ia dapat menjadi fondasi baru kekuatan organisasi.

Satu Bulan Pertama Menentukan

Pekerjaan praktis pertama Gus Kikin bahkan sudah menunggu di depan mata: menyusun struktur kepengurusan PBNU.

Tim formatur diberi waktu maksimal satu bulan untuk menyelesaikan struktur baru.

Tujuh anggota formatur berasal dari berbagai wilayah, yakni H Abdul Qahar Yelipele dari Papua Pegunungan, H Amar Manaf dari Maluku, Prof Mansur Ma'shum dari NTB, KH Muhammad Wildan Salman dari Kalimantan Selatan, KH Abdul Ghaffar Rozin dari Jawa Tengah, Prof Ganefri dari Sumatra, serta tuan rumah KH Abdul Matin Djawahir dari Tuban.

Gus Kikin bahkan membuka peluang agar proses tersebut dipercepat.

“Programnya tetap aja satu bulan, itu kita ngisi dulu organisasi. Tanpa itu kita bagaimana mau kerja,” ujarnya.

Komposisi kepengurusan ini akan menjadi ujian awal atas janji rekonsiliasi.

Apakah kandidat yang kalah akan mendapatkan ruang? Apakah representasi daerah akan diperkuat? Apakah struktur akan diisi berdasarkan loyalitas politik Muktamar atau kapasitas?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan wajah PBNU lima tahun ke depan.

Warisan Gus Yahya dan Arah Baru Gus Kikin

Pergantian kepemimpinan juga tidak berarti seluruh agenda era sebelumnya ditinggalkan.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan 2022-2027, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut PBNU telah melakukan reposisi politik dari mobilisasi elektoral jangka pendek menuju pengawalan nilai kebangsaan jangka panjang.

PBNU era Gus Yahya juga menekankan transformasi organisasi melalui digitalisasi tata kelola, kaderisasi, akuntabilitas aset, serta penguatan peran internasional melalui Fikih Peradaban dan Religion of Twenty (R20).

LPJ tersebut diterima secara bulat dan aklamasi oleh PWNU se-Indonesia.

Kini, Gus Kikin menghadapi pertanyaan berikutnya: apa yang akan dipertahankan, apa yang akan dikoreksi, dan apa yang akan benar-benar diubah?

Ahmad menilai Gus Kikin perlu mempertahankan sejumlah capaian tersebut sembari mengembalikan keseimbangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah.

Syuriyah harus menjadi jangkar moral dan keulamaan, sementara Tanfidziyah menjalankan organisasi secara profesional.

Di sisi lain, Gus Kikin juga didorong memperkuat hubungan PBNU dengan PWNU, PCNU, pesantren, badan otonom, kiai sepuh, dan generasi muda.

“Model kepemimpinannya harus terasa sebagai PBNU yang mendengar daerah, bukan sekadar memberi instruksi dari pusat,” ujar Ahmad.

Memasuki Abad Kedua

Pidato perdana Gus Kikin memperlihatkan bahwa ia ingin membuka kepemimpinannya dengan narasi persatuan.

Ia menyebut Muktamar berjalan lancar dan mengapresiasi antusiasme muktamirin yang mengikuti persidangan hingga dini hari.

Bahkan, Gus Kikin berseloroh bahwa dirinya baru sekitar dua jam menyandang jabatan sebagai Ketua Umum PBNU ketika menyampaikan pidato tersebut.

“Makanya kemudian saya sampaikan, ini Ketua Umum yang baru dan barunya baru dua jam saja,” katanya.

Tetapi setelah dua jam itu berlalu, fase kepemimpinan sebenarnya telah dimulai.

Gus Kikin datang dengan tiga modal besar: legitimasi hasil Muktamar, garis historis Tebuireng, dan pengalaman organisasi sekaligus ekonomi.

Ia juga membawa tiga agenda besar: rekonsiliasi internal, kembali memperkuat khittah dan Qanun Asasi, serta membangun kemandirian ekonomi warga NU.

Semua itu kini harus keluar dari ruang pidato dan masuk ke ruang kerja organisasi.

Terpilihnya cicit Hadratussyaikh di tanah kelahiran para muassis NU memang menghadirkan simbol kuat bahwa NU sedang menoleh kembali ke akar sejarahnya.

Tetapi abad kedua NU tidak cukup hanya dibangun dengan nostalgia.

Ujian Gus Kikin justru terletak pada kemampuannya menggabungkan tradisi dan profesionalisme, kewibawaan ulama dan tata kelola modern, ukhuwah dan kompetisi, serta jumlah warga yang besar dengan kekuatan ekonomi yang nyata.

Dari Jombang, NU memasuki babak baru.

Dan bagi Gus Kikin, kemenangan Muktamar mungkin adalah pekerjaan paling mudah.

Pekerjaan sesungguhnya baru dimulai: menyatukan kembali NU, mengembalikan ruh khittah, dan membuktikan bahwa kebesaran jumlah warga Nahdliyin benar-benar bisa berubah menjadi kekuatan yang bekerja.