- Pemimpin G7 menuntut milisi Houthi menghentikan serangan militer terhadap Arab Saudi dan kapal sipil.
- Inggris dan Prancis berkomitmen memberikan bantuan pertahanan defensif untuk mengamankan infrastruktur minyak Saudi.
- Pemimpin Houthi mengecam ratusan serangan udara koalisi dan memperingatkan negara lain agar tidak terlibat.
Sementara itu, pemimpin kelompok Houthi Abdulmalik menyampaikan kritik keras atas ratusan gelombang serangan udara yang dilancarkan pihak koalisi. Dalam pidatonya, ia mempertanyakan dampak destruktif dari ratusan bom yang telah dijatuhkan di tanah Yaman.
"Jika Pakistan dan Turki dikenakan jumlah serangan sebanyak ini, bukankah itu akan menyebabkan krisis besar?" ujar Abdulmalik dalam pidato resminya.
Ia juga memperingatkan kedua negara tersebut agar tidak ikut campur dalam pertikaian demi keuntungan materi dari Arab Saudi.
"Untuk tidak terjerat demi keuntungan politik dan finansial dari musuh Saudi," tambahnya.
Pertikaian bersenjata di Yaman pertama kali meletus pada 2014 saat kelompok Houthi berhasil merebut kontrol ibu kota Sanaa. Konflik sempat mereda lewat gencatan senjata sejak 2022, sebelum akhirnya pecah kembali pada Juli lalu.
Arab Saudi mulai memimpin koalisi militer internasional sejak 2015 untuk membendung pergerakan Houthi dan membela pemerintah sah Yaman. Campur tangan militer tersebut memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dalam sejarah modern.
Kelompok Houthi atau Ansar Allah sendiri mengambil namanya dari sosok pendiri Badreddin al-Houthi beserta putranya Hussein. Pergerakan organisasi ini berkembang pesat hingga menjadi kekuatan politik-militer utama yang menguasai pusat pemerintahan Yaman.
Konflik kian kompleks setelah Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah bulan lalu. Kesepakatan tersebut mewajibkan pertahanan bersama jika salah satu dari ketiga negara tersebut mendapat serangan militer.