- Kementerian PPN/Bappenas bersama Konsorsium SOLUSI menggelar acara di Jakarta pada Senin, 28 September 2026.
- Proyek kerja sama Indonesia dan Jerman ini mencakup tiga lokasi percontohan dengan investasi hijau 2,8 juta euro.
- Inisiatif ini menghasilkan peluncuran lima dokumen strategis guna memperkuat pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2028 mendatang.
Suara.com - Kementerian PPN/Bappenas bersama Konsorsium SOLUSI mendorong pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta, Senin (28/9/2026). Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial karena ekosistem darat, pesisir, dan laut saling terhubung.
Menurut dia, sekat-sekat sektoral masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Dalam kerangka tersebut, Proyek SOLUSI menjadi salah satu bentuk kerja sama Indonesia dan Jerman yang diterapkan melalui tiga lokasi percontohan di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Teguh mengatakan proyek tersebut diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan pembangunan ke dalam aksi di tingkat bentang alam sekaligus mengembangkan mata pencaharian masyarakat melalui investasi berdampak dan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan pendekatan terpadu diperlukan karena aktivitas di daratan dapat berdampak langsung terhadap ekosistem laut.
"Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir," katanya.
Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan lima dokumen strategis, yakni indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi, panduan pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati, kajian pengembangan bioprospeksi di Indonesia, strategi nasional pendanaan inovatif, serta masterplan pengelolaan bentang darat dan laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah.
Program SOLUSI dilaksanakan oleh Konsorsium yang terdiri atas Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI dengan dukungan pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN dan pendanaan International Climate Initiative (IKI).
Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI Yuliana Cahya Wulan mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena tantangan lingkungan tidak mengenal batas administrasi maupun sektor.
"Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan," ujar Yuliana.
Sementara itu, Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI Mohammad Korebima mengatakan investasi hijau untuk implementasi proyek di tiga provinsi tersebut mencapai 2,8 juta euro hingga 2028.
Investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut seluas sekitar 28 ribu hektare, termasuk perlindungan sejumlah spesies endemik seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.
Konsorsium SOLUSI juga menyiapkan skema pembiayaan inovatif dan kemitraan dengan sektor swasta agar program dapat terus berjalan setelah proyek berakhir pada 2028.