- Presiden Prabowo Subianto melantik Nuzran Joher dan Radian Syam di Istana Negara pada 1 Oktober 2026.
- Pelantikan tersebut melengkapi susunan sembilan pimpinan Ombudsman RI periode 2026 sampai dengan 2031.
- Kepemimpinan baru bertujuan mengawasi pelayanan publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat setelah kasus korupsi sebelumnya.
Suara.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memasuki fase baru setelah Nuzran Joher resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI. Bersamaan dengan itu, Radian Syam juga dilantik sebagai anggota sehingga susunan sembilan pimpinan Ombudsman RI periode 2026–2031 kembali lengkap.
Nuzran dan Radian mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pengangkatan keduanya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2026 dan Nomor 96/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia.
Usai pelantikan, Nuzran mengatakan sumpah jabatan akan menjadi landasan dalam menjalankan tugas Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik.
"Tentu sumpah dan janji ini akan kami patrikan di dalam hati dan kami implementasikan," kata Nuzran kepada wartawan, dikutip dari ANTARA.
Menurut Nuzran, lengkapnya sembilan pimpinan Ombudsman menjadi momentum untuk kembali memaksimalkan kerja lembaga dalam mengawasi pelayanan publik.
"Ini merupakan langkah baik bagi kami. Kami kini telah lengkap bersembilan, dan akan terus bekerja dengan penuh integritas dan berupaya mengembalikan kepercayaan publik dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang," ujarnya.
Bukan Orang Baru di Ombudsman
Nuzran bukan sosok baru di lingkungan Ombudsman. Sebelum dipercaya menjadi ketua, ia merupakan salah satu anggota Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031.
DPR RI menyetujui Nuzran sebagai Ketua Ombudsman RI melalui Rapat Paripurna pada 18 Agustus 2026.
Pria kelahiran Kerinci, Jambi, 28 Oktober 1973 itu memiliki latar belakang di bidang legislatif dan ketatanegaraan.
Nuzran menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang pada 1997. Ia kemudian meraih gelar magister dari Universitas Pramita Indonesia pada 2009.
Dalam perjalanan kariernya, Nuzran pernah menjadi anggota DPD RI periode 2009–2014. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi di alat kelengkapan DPD.
Selain itu, Nuzran pernah menjadi Staf Ahli Ketua DPR RI dan terlibat dalam kegiatan kajian ketatanegaraan di lingkungan MPR RI.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal Nuzran ketika kini memimpin lembaga yang memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.