Prabowo Ingin Negara Kuasai 70 Persen Hasil Tambang, Polri Mulai Data Seluruh IUP

Selasa, 17 November 2026 | 18:26 WIB
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. (Suara.com/Faqih)
BACA 10 DETIK
  • Presiden Prabowo menginstruksikan negara mengambil 70 persen hasil tambang untuk kemakmuran rakyat pada 14 November 2026 di Palu.
  • Kapolri Jenderal Suyudi mengerahkan Bareskrim dan Baintelkam mendata seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia pada 17 November 2026.
  • Polri menindak tegas perusahaan tambang ilegal serta mengawal ketat pelaku usaha yang beroperasi secara legal.

Suara.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Prabowo meminta agar negara dapat menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.

Suyudi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mulai mendata IUP di seluruh wilayah Indonesia.

"Nanti kita akan datakan. Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, Polri akan menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangannya untuk mengawasi aktivitas pertambangan dan mencegah praktik ilegal.

Suyudi menyebut perusahaan tambang yang menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum akan mendapat pengawalan. Sebaliknya, pengelola tambang yang melakukan pelanggaran dan merugikan negara akan ditindak.

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," ujarnya.

"Kita harus sama-sama tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini," tambahnya.

Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, turut menyinggung instruksi Prabowo untuk mengoptimalkan keuntungan dari aset-aset negara agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

"Dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda, arahan Presiden tersebut menjadi mandat besar bagi Polri untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan. Ia berharap pihak-pihak yang melanggar hukum dan merugikan negara dapat segera ditindak.

"Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com