- Lembaga CELIOS merilis hasil evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran secara virtual pada Minggu, 11 Oktober 2026.
- Sebanyak 55 persen pemilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya kembali pada pemilihan presiden tahun 2029 mendatang.
- Riset mencatat kinerja pemerintah memperoleh skor rendah dari ahli dan masyarakat, serta memicu stres publik.
Suara.com - Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memaparkan hasil evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Temuan survei menunjukkan sebanyak 55 persen responden yang merupakan pemilih Prabowo pada pemilihan sebelumnya menyatakan tidak akan memilih kembali Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Dalam acara virtual peluncuran laporan bertajuk "Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran" pada Minggu (11/10/2026), Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa persentase pemilih yang konsisten mendukung Prabowo berada pada angka yang relatif terbatas.
"Jadi jika ada pilpres mendatang, 55 persen itu bilang bahwa tidak akan memilih kembali Prabowo, dan 27 persen yang menjawab akan memilih kembali. Sisanya 19 persen tidak tahu," ujar Bhima.
Skor Kinerja dan Persepsi Kebijakan Publik
Penyampaian preferensi politik tersebut sejalan dengan rendahnya skor evaluasi kinerja pemerintah yang dihimpun dalam riset yang sama. Berdasarkan penilaian dari kalangan ahli, kinerja Presiden Prabowo mendapatkan skor 2,8 dari skala 10. Sementara itu, penilaian yang dihimpun dari masyarakat umum berada pada angka 4,6 dari skala 10.
Riset yang melibatkan 1.122 responden ini juga mengukur tingkat kepuasan dan beban psikologis masyarakat terhadap dinamika pemerintahan. Hasil survei mengindikasikan bahwa 75 persen responden merasa stres akibat dampak kebijakan pemerintah. Secara lebih spesifik, sebanyak 67 persen responden menyatakan beban stres tersebut dipicu oleh perilaku dan gaya kepemimpinan Presiden.
CELIOS turut mendokumentasikan pandangan publik dan para pakar mengenai kriteria figur pimpinan nasional yang diharapkan pada Pemilu 2029. Kelompok ahli menekankan tiga kualifikasi utama, yakni:
- Komitmen yang kuat terhadap prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan penegakan hak asasi.
- Integritas dan ketegasan dalam program pemberdayaan serta pemberantasan korupsi.
- Kompetensi teknokratik dan penguasaan substansi kebijakan publik yang matang.
Di sisi lain, masyarakat umum mengutamakan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian untuk mendengarkan aspirasi rakyat, yang dikombinasikan dengan komitmen pada nilai-nilai demokrasi serta pemberantasan korupsi.
Selain kualifikasi kualitatif tersebut, survei mencatat pergeseran preferensi latar belakang calon pimpinan. Sebanyak 38 persen responden menginginkan calon presiden yang bukan berasal dari kader partai politik. Karakteristik lain yang banyak diusulkan publik mencakup nilai religiusitas dan berusia muda.
Sebaliknya, kriteria latar belakang pengusaha serta penampilan fisik menarik menjadi indikator yang paling sedikit dipilih oleh responden.
DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai hasil studi, analisis kebijakan, dan dinamika opini publik nasional. Seluruh rincian persentase, angka penilaian, dan kutipan pernyataan disadur secara presisi dari rilis laporan resmi riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS).