- Pakar hidrologi UGM, Agus Maryono, menyatakan penanganan krisis air bersih dan kekeringan di Indonesia pada 12 Oktober 2026 masih bergantung pada solusi jangka pendek berupa bantuan dropping air.
- Agus Maryono mengimbau pemerintah dan masyarakat melakukan aksi nyata seperti memanen air hujan, mencari sumber air bawah tanah, serta merevitalisasi mata air.
- Kondisi lingkungan yang sangat kering selama musim kemarau ekstrem juga memicu peningkatan ancaman serius berupa kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.
Suara.com - Penanganan krisis air bersih dan kekeringan yang melanda berbagai wilayah di Indonesia dinilai masih terjebak pada solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah secara mendasar.
Ketergantungan daerah terhadap bantuan dropping air dinilai hanya menunda persoalan tanpa memberikan jaminan ketahanan air berkelanjutan bagi masyarakat.
Pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Maryono, mengkritik skema distribusi air darurat yang terus diulang setiap musim kemarau tiba tanpa diimbangi upaya edukasi penampungan air mandiri.
"Tapi dropping air jangan sampai itu membuat tahun depan drop lagi. Sehingga mungkin bisa dibagi dua, dropping air sedikit tapi yang kemudian kedua edukasi untuk memanen air hujan," kata Agus, Senin (12/10/2026)
Agus mengingatkan bahwa ancaman kemarau panjang hingga ketidakpastian siklus cuaca menuntut tingkat kewaspadaan yang tinggi di seluruh Indonesia. Kewaspadaan ini harus diwujudkan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh jenjang pemerintahan dari tingkat terendah hingga pusat.
"Kita harus khawatir, makanya harus melakukan sesuatu. Jadi untuk masalah kering, air dan sebagainya itu masyarakat harus bergerak. Pemerintah desa harus bergerak, RT-RW bergerak untuk melakukan sesuatu," tegasnya.
Untuk mengatasi dampak kekeringan yang makin meluas, kata Agus, sejumlah strategi taktis yang perlu diterapkan masyarakat di daerah rawan.
Langkah tersebut meliputi pencarian dan pendalaman sumber air bawah tanah, pengerukan sumuran kecil di dasar sungai yang mengering, hingga revitalisasi mata air yang mati melalui proses pembersihan (stripping).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan mata air debit kecil sekalipun memiliki potensi besar untuk menyelamatkan populasi warga dari krisis air.
"Mencari sumber air yang masih ada, mata air meskipun kecil mata air itu, 1 liter per detik setidaknya untuk 1000 orang. Kalau seperempat liter dari 250 orang bisa selamat dari itu," terangnya.
Selain krisis air, fenomena kemarau ekstrem turut memicu ancaman serius lainnya berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai penjuru negeri.
Kondisi lingkungan yang sangat kering dipadukan dengan kecenderungan perilaku masyarakat yang gemar membakar sampah atau lahan pertanian menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran hebat.
"Kering itu cenderung orang secara psikologis cenderung juga untuk membakar. Kalau kita ke desa-desa, banyak orang yang membakar sesuatu. Kalau kita di lahan-lahan pertanian banyak orang membakar sekarang ya," ujarnya.
"Itu tentu saja penyebab hal kecil pun akan menyebabkan kebakaran hebat itu alam maupun manusia. Jadi ada korelasi antara kering dan kebakaran, secara statistik memang ada," tambahnya.
Oleh karena itu, Agus menegaskan bahwa penanganan kemarau di Indonesia tidak bisa lagi dipandang secara parsial. Masyarakat dan pemerintah daerah dianjurkan menghidupkan kembali kearifan lokal panen air hujan (rainwater harvesting), merevitalisasi embung, serta menyalurkan air hujan ke sumur-sumur warga.
Langkah itu penting dilakukan guna memulihkan pasokan air tanah sekaligus menekan dampak karhutla di masa mendatang.
"Nah kita juga nggak tahu kemarau yang tahun 2027, 2028 itu Mega El Nino lagi atau tidak, kita nggak tahu. Sehingga harus preventif," tandasnya.