Suara.com - Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan karbon biru. Sayangnya, potensi tersebut tidak secara otomatis membuat proyek ini mudah mendapatkan pendanaan.
Permasalahan inilah yang menjadi salah satu pembahasan utama dalam sesi "Carbon Talk: Unlocking Blended Financing for Indonesia's Blue Carbon Ecosystem" di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026.
Pada sesi tersebut, para pembicara menyoroti kebutuhan modal sejak tahap awal pengembangan proyek. Modal tersebut diperlukan sebelum proyek itu menghasilkan dan menjual kredit karbon.
Co-Founder dan Chief Executive Officer CarbonEthics, Bimo Soewadji, menyebutkan Indonesia tidak kekurangan potensi karbon biru maupun minat pembelian. Menurutnya, persoalan yang masih butuh untuk dijembatani adalah modal untuk mengembangkan proyek hingga siap mendapatkan investasi.
"Yang kurang itu modal di awal-awal, patient money buat mendanai biaya pembangunan proyeknya," ujar Bimo.
Ia menilai modal tersebut dibutuhkan untuk menekan risiko proyek hingga menjadi layak investasi dan bisa dikembangkan dalam skala lebih besar.
Bimo menjelaskan, proses pengembangan proyek karbon biru tidak bisa langsung dimulai dari penanaman mangrove.
Terlebih dahulu para pengembang ini untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, membahas program-program kerja, memastikan kondisi lahan, hingga menentukan metode restorasi yang sesuai.
Tidak dapat dipungkiri bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan biaya. Di samping itu, kredit karbon sendiri baru dapat diterbitkan setelah berbagai tahapan pengembangan dan verifikasi terpenuhi.
Chairman Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani mengatakan proyek karbon biru rata-rata membutuhkan modal awal yang besar. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk kejelasan lahan, kajian ilmiah, dan keterlibatan masyarakat.
"Para pengelola proyek harus menggunakan uang mereka sendiri terlebih dahulu untuk mendanai pemulihan alam, penelitian sains, dan kegiatan warga, sebelum kredit karbon mereka diverifikasi dan bisa dijual," papar Shinta.
Karena itu, pembiayan tidak bisa hanya dengan mengandalkan modal komersial. Skema blended finance diperlukan dengan mengkombinasikan beberapa jenis sumber pendanaan sesuai tingkat risikonya.
Blended Finance Bisa Tekan Risiko Sebelum Modal Komersial Masuk
Shinta menerangkan bahwa pendanaan non-komersial dapat digunakan lebih dulu untuk membiayai persiapan proyek dan mengurangi risiko investasi. Sementara itu, modal komersial baru bisa masuk setelah proyek memiliki kesiapan dan bukti yang lebih kuat.
pendanaan itulah yang dipakai untuk membiayai kajian ilmiah, kejelasan tenure (masa jabatan), keterlibatan masyarakat, hingga mekanisme seperti jaminan, first-loss, dan asuransi.
Dalam sesi tematik tersebut, perwakilan dari Conversation International yang menjabat sebagai Nature Finance Vice President for the Asia-Pasific Region, Jan Yoshioka, juga menjelaskan peran catalytic finance (pembiayaan katalitik) dalam tahap awal proyek.
Menurut Jan sendiri, pendanaan filantropi mampu memfasilitasi grant atau recoverable grant untuk membantu pengembang melewati tahap pra-kelayakan dan studi kelayakan.
Setelah proyek memiliki bukti awal dan lebih matang, catalytic capital maupun modal komersial dapat masuk untuk mendorong tahap berikutnya.
Sementara itu, Head of Asia and Head of Asset Management dari Rubicon Carbon, Flora Ji, menilai perjalanan proyek menuju investasi merupakan proses mengurangi risiko secara bertahap.
Ia memandang grant ini bisa saja digunakan pada tahap awal dalam studi kelayakan. Selanjutnya, catalytic dan conventional capital dapat mendorong proyek percontohan untuk terus membangun kepercayaan dan bukti nyata.
"Di tahap awal, sangat dibutuhkan dana hibah untuk mendanai uji kelayakan proyek ini. Tapi setelah itu, baru kita butuh pendanaan katalis dan modal konvensional untuk mulai menjalani proyek percontohannya," terang Flora.
Setelah proyek sudah dipastikan berjalan, commercial growth fund dapat digunakan untuk implementasi dan replikasi.
Dengan begitu, setiap jenis modal memiliki peran berbeda dalam siklus pengembangan proyek karbon biru.
Bimo pun menilai dukungan public-private partnership juga dapat membantu membangun pipeline proyek menjadi lebih siap untuk investasi dan bankable.
Sebab, pembiayan tersebut sangat penting, mengingat proyek karbon biru memiliki modal awal yang tinggi dan periode pengembaliannya pun tidak berlangsung sebentar.
Kini tantangannya tidak lagi pada bagaimana modal itu didapatkan, melainkan juga bagaimana memposisikan setiap sumber modal pada tahap yang lebih akurat.
Blended finance kemudian diharapkan mampu mengintegrasikan kebutuhan tersebut sehingga potensi karbon biru Indonesia bisa berkembang menjadi proyek yang layak untuk diinvestasikan sekaligus memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir.
Penulis: Chairunisa