- RUP pemerintah 2025 mencapai Rp1.193,6 triliun.
- Pengadaan berpotensi mendorong ekonomi hijau dan UMKM.
- AI dan ESG didorong untuk memperkuat rantai pasok berkelanjutan.
Suara.com - Belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak transformasi ekonomi Indonesia menuju sistem yang lebih hijau dan inklusif. Berdasarkan agregasi data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total Rencana Umum Pengadaan (RUP) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025 mencapai sekitar Rp1.193,6 triliun.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemerintah dalam membeli barang dan jasa bukan sekadar persoalan administratif. Pilihan produk, vendor, hingga standar yang diterapkan berpotensi menentukan arah kegiatan ekonomi sekaligus memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Potensi besar tersebut menjadi perhatian RMIT University Australia yang membawa keahlian global di bidang kecerdasan buatan (AI), sustainable procurement, dan praktik bisnis regeneratif ke Indonesia.
Inisiatif tersebut hadir ketika organisasi semakin dituntut menerjemahkan komitmen keberlanjutan atau environmental, social, and governance (ESG) ke dalam keputusan pengadaan sehari-hari.
Dengan nilai pengadaan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, perubahan standar procurement pemerintah dinilai dapat menciptakan efek berantai terhadap dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Indonesia sendiri memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Karena itu, perubahan dalam pola pengadaan dapat membuka peluang sekaligus menciptakan tuntutan baru bagi pelaku usaha dalam negeri.
RMIT Southeast Asia Hub menggandeng BINUS University melalui BINUS Center of Excellence in Sustainability untuk mempertemukan pemimpin perusahaan, profesional procurement, dan pembuat kebijakan.
Kolaborasi tersebut akan membahas pemanfaatan AI, transparansi data, serta strategi regeneratif untuk meningkatkan kinerja vendor, mengelola risiko, dan memperkuat ketahanan rantai pasok.
Salah satu instrumen yang diperkenalkan adalah Sustainable Procurement Disclosure Index. Indeks yang dikembangkan peneliti supply chain RMIT tersebut digunakan untuk membantu organisasi mengukur transparansi serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari praktik pengadaan.
AI juga akan menjadi bagian penting dalam transformasi tersebut. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi vendor, mengidentifikasi potensi risiko, hingga membantu pelaporan keberlanjutan.
Namun, penerapan AI dalam procurement tetap membutuhkan pengawasan manusia dan akuntabilitas agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur RMIT Indonesia, Tantia Dian Permata Indah, mengatakan besarnya belanja pengadaan pemerintah membuat procurement harus dilihat sebagai instrumen strategis.
“Ketika belanja pengadaan pemerintah melibatkan lebih dari seribu triliun rupiah, fungsi procurement tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif di belakang layar,” ujar Tantia.
Menurut dia, keberlanjutan justru diwujudkan melalui keputusan sehari-hari, mulai dari barang yang dibeli, vendor yang dipilih, standar yang harus dipenuhi, hingga cara mengukur kinerja.
“RMIT membantu para pengambil keputusan di Indonesia memanfaatkan data dan AI secara bertanggung jawab, agar keputusan tersebut lebih transparan, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.