- Presiden Prabowo Subianto akan membahas tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Malaysia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
- Malaysia menawarkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel untuk mengatasi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
- Pemerintah mengakui dampak kabut asap karhutla telah mencapai wilayah negara tetangga sehingga menjadi perhatian serius Presiden.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto akan membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tawaran itu mencakup pengerahan pesawat, helikopter, hingga puluhan personel untuk membantu pemadaman.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurahman mengatakan, tawaran bantuan dari negara tetangga tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
“Nanti akan kita bahas,” kata Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung juga menanggapi protes negara-negara tetangga terkait dampak karhutla di Indonesia. Ia mengakui kebakaran tersebut turut berdampak ke wilayah negara lain, sehingga menjadi perhatian pemerintah.
"Iya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya beliau (Prabowo) sangat concern sekali," katanya.
Menurut Dudung, pemadaman karhutla bukan perkara mudah, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Meski begitu, pemerintah terus melakukan upaya penanganan dan akan membahas langkah selanjutnya dalam rapat bersama Presiden.
"Tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini, ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden," kata Dudung.
Malaysia Tawarkan Bantuan
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia belum merespons tawaran bantuan Malaysia untuk memadamkan karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Kebakaran di kedua wilayah tersebut turut berkontribusi terhadap kabut asap yang menyelimuti Malaysia.
Malaysia menawarkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel untuk membantu operasi pemadaman. Hingga 11 Oktober 2026, tawaran tersebut disebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia.
Ahmad Zahid menyampaikan tawaran itu telah disampaikan saat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta dan bertemu dengan Prabowo serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing di Indonesia, tetapi belum menerima jawaban.
Pemerintah Malaysia, menurut Ahmad Zahid, memilih berprasangka baik dan menduga Indonesia mungkin merasa belum membutuhkan bantuan tersebut.