- Partai Gerindra mengkritik keras laporan rapor dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS pada Oktober 2026.
- Jubir Gerindra Sugiat Santoso menyatakan klaim survei CELIOS mengenai tingkat stres masyarakat sebagai informasi yang berlebihan.
- Gerindra menilai evaluasi menteri dan penataan ulang pejabat dilakukan Presiden semata untuk mempercepat target pembangunan nasional.
Suara.com - Partai Gerindra buka suara dan melayangkan kritik keras terhadap laporan rapor dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Gerindra menilai laporan yang diterbitkan lembaga riset tersebut merupakan bentuk tuduhan tanpa bukti yang mengabaikan kerja nyata pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan, bahwa kritik dan kebebasan sipil di era kepemimpinan Prabowo-Gibran tetap berjalan secara terbuka dan demokratis.
"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima," ujar Sugiat Santoso kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
"Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum, jika memang pemerintahan ini otoriter tidak mungkin rilis Celios ini bisa beredar dalam wacana publik kita," lanjutnya.
Ia menilai, penggunaan survei maupun penilaian dari 'Kabinet Bayangan' sebagai alat ukur utama merupakan bentuk pengalihan perhatian dari eksekusi program pemerintah di lapangan.
"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," sebutnya.
Ia juga menanggapi klaim CELIOS yang menyebut 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut merupakan dramatisasi proses transisi ekonomi.
"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat," kata dia.
"Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tegasnya.
Mengenai pergeseran posisi menteri di dalam kabinet serta penempatan figur militer di lingkaran istana, Gerindra menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan efisiensi birokrasi dan ketegasan manajemen krisis.
"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," ungkapnya.
"Mencap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Presiden Prabowo sebagai langkah yang keliru justru menunjukkan ketidakpahaman para pengamat atas pentingnya membangun postur pertahanan yang disegani di kawasan. Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing manapun," imbuhnya.
Terkait usulan CELIOS mengenai penerapan pajak kekayaan 1-2 persen bagi kalangan super rich, Gerindra menilai langkah tersebut dapat memicu dampak negatif bagi perekonomian nasional.
"Laporan CELIOS menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2% bagi orang super kaya dengan asumsi bisa menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun," kata dia.