- Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengusulkan RAPBD DKI Jakarta 2027 sebesar Rp82,89 triliun pada 13 Oktober 2026.
- Pemprov DKI Jakarta merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp72,62 triliun dan belanja daerah mencapai Rp75,04 triliun.
- Alokasi belanja pendidikan dan infrastruktur ditetapkan melampaui batas minimal mandatory spending yang telah ditentukan.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp82,89 triliun.
Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Nilai rancangan tersebut naik 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 yang diajukan eksekutif sebesar Rp82,89 triliun," kata Rano dalam pidatonya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan pendapatan daerah Rp72,62 triliun dan belanja daerah Rp75,04 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp58,58 triliun, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah sebesar Rp51,20 triliun.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan Rp11,16 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp2,88 triliun.
Dari total belanja, anggaran pendidikan dialokasikan Rp20,04 triliun atau 26,71 persen.
Anggaran infrastruktur direncanakan Rp31 triliun atau 41,43 persen dari total belanja daerah.
Kedua alokasi itu melampaui batas minimal belanja wajib (mandatory spending), yakni 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur.
"Kebijakan belanja diarahkan untuk mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global, dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab berbagai permasalahan perkotaan," ujar Rano.
Di sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, pelayanan gizi, dan pengadaan alat penunjang medis.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan Rp10,27 triliun yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp4,28 triliun dan utang daerah Rp5,99 triliun.
Penerbitan obligasi daerah pada 2027 direncanakan mencapai Rp4,239 triliun, disusul Rp1,382 triliun pada 2028.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,85 triliun mencakup penyertaan modal daerah Rp5,97 triliun, dengan PT MRT Jakarta menerima porsi terbesar, yakni Rp4,61 triliun.
Sisanya, PT Jakarta Propertindo memperoleh Rp1,35 triliun, dan Pemprov juga menyiapkan Rp1,88 triliun untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Rano berharap, rancangan ini menjadi landasan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD DKI Jakarta.
"Sehingga eksekutif dan legislatif dapat terus bersinergi dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027," pungkasnya.