- Daniel Johan meminta pemerintah proaktif menerima bantuan internasional untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
- Dampak asap karhutla telah menyebar ke Malaysia Singapura dan Filipina sehingga membutuhkan solidaritas serta kerja sama kawasan ASEAN.
- Bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab karena sejumlah perusahaan Singapura dan Malaysia memegang konsesi perkebunan yang menyumbang titik api.
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengimbau pemerintah agar lebih terbuka terhadap tawaran bantuan dari negara-negara tetangga dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, upaya tersebut dinilai krusial mengingat dampak sebaran asap akibat karhutla telah meluas hingga ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga Filipina.
Ia mengatakan, kondisi saat ini membutuhkan soliditas dan kerja sama antarnegara di kawasan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk bertindak proaktif dalam merangkul solidaritas kawasan.
"Jangan sungkan menerima bantuan internasional, terutama solidaritas ASEAN. Justru kita minta pemerintah itu mengambil inisiatif untuk menggalang solidaritas," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Daniel menekankan agar pemerintah tidak menganggap uluran tangan dari negara tetangga sekadar sebagai bantuan hibah biasa.
Hal ini berdasar pada keterlibatan sejumlah perusahaan asal Singapura dan Malaysia yang memegang konsesi perkebunan dan turut berkontribusi dalam timbulnya titik api.
"Jangan memikirkan ini hanya bantuan, tetapi ini juga tanggung jawab, ya, karena bahkan 54, banyak perusahaan-perusahaan yang mendapatkan konsesi perkebunan yang menjadi salah satu yang menyumbang persoalan saat ini, itu dari khususnya dari Singapura dan Malaysia," ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan negara-negara tersebut dalam menuntaskan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
"Sehingga jangan memikirkan bantuan, mereka ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab untuk mengatasi. Ya, ini menjadi persoalan kemanusiaan, bahkan bisa menjadi kejahatan ekologi, kejahatan lingkungan," tegasnya.
Daniel mengaku heran dengan keengganan pemerintah untuk bersikap lebih terbuka terhadap bantuan luar negeri.
Ia membandingkan penanganan karhutla saat ini dengan pengalaman keberhasilan penanganan bencana dan rekonstruksi di Aceh serta Sumatera yang sempat menerima dukungan internasional secara efektif.
"Ya, saya enggak paham, kenapa. Enggak ada yang salah dengan itu. Tuh Aceh sudah membuktikan kok, malah pembangunan kembali Aceh berjalan dengan baik. Dengan waktu yang cukup juga bisa lebih cepat, itu pemerintah menjadi segera jelas," pungkasnya.