- Rencana pembagian ponsel gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial akan diawasi.
- Pemerintah berfokus memperkuat data dan asesmen calon penerima di Jakarta agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
- Usulan pembagian perangkat seluler tersebut sebelumnya disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo dalam forum kebijakan pada Oktober 2026.
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengkliam rencana pembagian ponsel gratis atau HP untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan disertai monitoring dan evaluasi.
Namun, pemerintah belum merinci mekanisme pengawasan untuk mencegah perangkat tersebut dijual kembali oleh penerima.
Gus Ipul mengatakan, skema pengawasan masih akan dibahas lebih lanjut. Saat ini, pemerintah berfokus memperkuat data calon penerima agar pembagian ponsel sesuai kebutuhan dan tujuan program.
"Itu nanti akan ada monitoring evaluasinya. Secara spesifik kita belum, tetapi ini tujuannya dalam rangka untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan digital pemerintah," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, pembagian ponsel dirancang untuk membantu masyarakat yang belum memiliki perangkat agar bisa mengakses berbagai layanan digital pemerintah.
Karena itu, penyaluran nantinya akan mengacu pada data dan hasil asesmen calon penerima.
"Tentu nanti berbasis data ya. Kita belum bicara lebih detail, tapi saya kira pembagian HP ini dalam rangka untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan digital pemerintah," ujarnya.
Menurut Gus Ipul, pemerintah masih memperkuat data sebelum menentukan mekanisme penyaluran secara terperinci. Warga yang belum memiliki ponsel akan menjadi salah satu kelompok prioritas.
"Secara spesifik belum dibahas, tapi saya kira sekali lagi pembagiannya nanti berbasis data. Sekarang ini datanya kita perkuat, nanti penyalurannya selain data adalah hasil asesmen, diprioritaskan kepada mereka yang belum," jelas Gus Ipul.
Ia berharap digitalisasi layanan pemerintah dapat membuat penyaluran bantuan lebih efisien dan tepat sasaran.
Meski begitu, pemerintah masih perlu merumuskan cara memastikan ponsel yang dibagikan benar-benar digunakan untuk mengakses layanan digital, bukan justru diperjualbelikan.
"Kalau nanti semua sudah bisa mengakses layanan digital, itu lebih efisien dan lebih tepat sasaran," tuturnya.
Usulan pembagian ponsel gratis untuk mendukung digitalisasi bansos sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Gagasan tersebut diklaim bertujuan mempermudah masyarakat, terutama warga yang belum memiliki ponsel, mengakses layanan digital pemerintah sekaligus mendukung penyaluran bantuan melalui sistem digital.