Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan percepatan pengecekan kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan sekitar 15.000 koperasi dapat diperiksa dalam delapan hari untuk memastikan fasilitas, pengelola, dan layanan pendukung siap beroperasi.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rakortas tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Zulkifli mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar pengecekan dilakukan mulai 15 Oktober 2026. Hal ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI Angkatan Darat untuk memantau kesiapan koperasi di lapangan.
“Ini menjadi concern Bapak Presiden sehingga kita juga selalu dimonitor, ditanya, ditelepon, dan saya harap ini bisa kita selesaikan di sini rapatnya,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, pengecekan tidak hanya memastikan bangunan koperasi telah berdiri, tetapi juga memeriksa kesiapan operasionalnya. Aspek yang diperiksa meliputi kesiapan manajer koperasi, ketersediaan pupuk, serta layanan keuangan melalui BRILink atau agen BNI.
Zulkifli meminta gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, dan jajaran TNI Angkatan Darat ikut melakukan pemantauan langsung. Pemeriksaan diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dan membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi koperasi.
Pemerintah menargetkan pemeriksaan 15.000 koperasi selesai dalam delapan hari. Setelah itu, evaluasi akan dilakukan untuk menilai hasil pemantauan dan menentukan langkah tindak lanjut.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan peluang pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu pusat penyaluran bantuan sosial (bansos). Keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dinilai berpotensi memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengakses bantuan.
“Kalau KDKMP menjadi pusat penyaluran bansos, itu akan mempermudah para KPM mengambil bantuan sosial. Kalau selama ini mereka harus ke kecamatan atau bank, ke depan diharapkan bisa di desa masing-masing,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, penerapan skema tersebut memerlukan mekanisme yang perlu dikaji dan dikoordinasikan lebih lanjut bersama pihak terkait, termasuk bank penyalur dan PT Pos Indonesia.
Selain mendekatkan layanan bantuan kepada masyarakat, skema ini diharapkan dapat mendorong KPM berbelanja kebutuhan di koperasi desa sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat.***