- CPJ dan CIVICUS mendesak pemerintah melindungi jurnalis dari ancaman kekerasan serta pembalasan hukum.
- Direktur Asia-Pasifik CPJ menyatakan jurnalisme independen dan kritis sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
- Peneliti CIVICUS menilai penargetan jurnalis bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia terkait kebebasan pers.
Suara.com - Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) dan CIVICUS menyoroti kebebasan pers di Indonesia menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.
Pemerintah didesak memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa ancaman kekerasan, intimidasi, maupun pembalasan hukum.
Direktur Asia-Pasifik CPJ, Beh Lih Yi, meminta pemerintah menjadikan momentum dua tahun pemerintahan sebagai kesempatan untuk memperkuat perlindungan terhadap jurnalis.
“Pemerintahan Presiden Prabowo harus memanfaatkan peringatan dua tahun ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa jurnalis di Indonesia dapat meliput berita tanpa takut akan kekerasan, intimidasi, dan pembalasan hukum,” kata Beh Lih Yi, Kamis (15/10/2026).
Beh menegaskan, jurnalisme independen dan kritis memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi.
“Jurnalisme independen dan kritis sangat penting di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan Peneliti CIVICUS Asia Pasifik, Josef Benedict.
Ia menilai penargetan jurnalis oleh pemerintah tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia dalam menghormati hak asasi manusia, terutama kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
“Penargetan jurnalis oleh pemerintah Prabowo tidak konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia Indonesia untuk menghormati kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” pungkas Josef.
Reporter: Agustin Dwi Anggraini