- Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak dan antrean panjang di berbagai daerah Indonesia.
- Ketahanan stok BBM nasional menurun menjadi 12 hari akibat kegagalan impor, kesulitan kapal pengangkut, serta dampak konflik Timur Tengah.
- DPR mendesak pemerintah dan Pertamina mengevaluasi distribusi serta memberikan solusi konkret untuk mengatasi hambatan pasokan di lapangan.
Dony meminta Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM segera memetakan wilayah terdampak, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, mengevaluasi jadwal pengiriman, serta memastikan distribusi hingga SPBU berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Wilayah yang mengalami gangguan berulang perlu menjadi prioritas penanganan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan BBM benar-benar sampai kepada konsumen serta mengidentifikasi hambatan atau kemungkinan penyimpangan dalam proses distribusi.
Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan mengenai kondisi pasokan dan langkah penanganan yang dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian.
Dony, yang turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Provinsi Bali pada 9 Oktober 2026, menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di daerah akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
“Stok BBM yang aman di tingkat nasional tidak berarti ketahanan energi sudah terjamin jika masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkannya. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata besarnya cadangan di terminal, tetapi apakah BBM benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan berulang,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan pasokan tersedia secara konsisten, distribusi berjalan efektif, dan wilayah yang mengalami kelangkaan berulang mendapatkan penanganan segera.
“Kami akan terus memantau perkembangan di Bali maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan. Ketahanan energi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam angka stok nasional,” pungkasnya.